Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov.Bali, terapkan sistem elektronik retribusi pasar

Jembrana,  Senin  12  Agustus  2019

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov.Bali, terapkan sistem elektronik retribusi pasar

(Foto/Ist)

BALI,  INDEX  –  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali meluncurkan penerapan sistem retribusi pasar secara elektronik (pasar elektronik) di sejumlah pasar di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Jembrana, dalam rangka mendukung program transaksi nontunai.

“Penerapan sistem elektronik untuk retribusi pasar merupakan bagian dari program nasional transaksi nontunai. Dengan sistem tersebut, transaksi lebih efektif, efisien dan aman,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, saat peluncuran program tersebut di  Kabupaten Jembrana-Bali, Minggu (11/8/2019) malam.

Ia mengatakan, dengan sistem retribusi elektronik, pemerintah akan mendapatkan keuntungan karena pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengawasan, sehingga pendapatan asli daerah diharapkan akan bertambah, dengan administrasi yang rapi dan baik.

Terkait dengan kepentingan pedagang, menurutnya, sistem ini akan memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran retribusi.

“Khusus di Kabupaten Jembrana yang menjadi percontohan adalah Pasar Anyar di Kelurahan Banjar Tengah. Kami berharap, sistem ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan baik dari sisi pemerintah daerah maupun pedagang,” katanya.

Pembayaran retribusi pasar dengan sistem elektronik ini merupakan kerja sama Pemkab Jembrana dengan BPD Bali, yang secara bertahap akan diterapkan di seluruh pasar Kabupaten Jembrana.

Acara launching ini dirangkai dengan Pameran Industri, Kerajinan dan Festival Kuliner menyambut HUT ke-124 Kota Negara. Pameran yang digelar di area Pakir Kantor Bupati Jembrana berlangsung meriah diikuti 113 stan yang menyajikan berbagai hasil kerajinan, kuliner dan produk pertanian yang di antaranya juga binaan BI Provinsi Bali. Pembukaan pameran ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Jembrana juga dihadiri Wabup Kembang Hartawan, jajaran perbankan serta sejumlah pejabat setempat.

KaKPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyatakan, bersyukur karena dapat diimplementasikannya kembali Elektronifikasi Pembayaran Retribusi (E-Retribusi) Pasar.
E-Retribusi Pasar merupakan metode pemrosesan pembayaran sebagai upaya mendorong peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan formal dan mendukung tugas Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran khususnya dalam mendorong penggunaan transaksi non tunai atau yang dikenal dengan Gerakan Nasional Non Tunai.

“Jika sebelumnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Retribusi Pasar dilakukan secara tunai, kini diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan cara non tunai, menggunakan Quick Respon (QR) Code yang berbasis Basic Saving Account (BSA). Sehingga transaksi menjadi lebih praktis, efisien, cepat dan aman serta mewujudkan keuangan inklusif,” jelas Trisno.

Trisno menjelaskan,  E-Retribusi merupakan salah satu implementasi sebagai langkah pengembangan elektronifikasi transaksi penerimaan pemerintah daerah. Sehingga selain dapat memberikan kemudahan kepada pedagang pasar juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Yaitu pengelolaan penerimaan secara lebih aman, efisien, serta data dan informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Selain pengelolaan penerimaan yang lebih transparan, transaksi non tunai juga akan memudahkan dalam hal pengawasan.
Sebagaimana telah dicanangkannya pada tanggal 14 Agustus 2014 mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) antara Bank Indonesia, Instansi/Kementerian dan Pelaku Industri, khususnya terkait tentang pengelolaan keuangan daerah, mulai 1 Januari 2018, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan transaksi non tunai untuk penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Dan melaksanakan transaksi non tunai untuk pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Oleh karena itu, dengan implementasi QR Code pembayaran retribusi pasar maka penerimaan retribusi pasar di Kota Negara Kabupaten Jembrana dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan. “Kami ikut bangga dan besar hati atas langkah-langkah atau terobosan yang mampu kita tempuh bersama guna mewujudkan sistem penerimaan e-retribusi pasar dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien,” ungkap Trisno.

Dalam menyukseskan GNNT(Gerakan Nasional Non Tunai) dan Keuangan Inklusif tidak hanya memerlukan keterlibatan Bank Indonesia sebagai Regulator Sistem Pembayaran, namun juga dukungan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), pelaku industri Sistem Pembayaran dan masyarakat.

“Kami dari Bank Indonesia sebagai otoritas dan fasilitator dalam pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, bersyukur dapat turut ambil bagian dalam pengembangan elektronifikasi transaksi non tunai ini,” imbuhnya.

Berbagai perbaikan proses dan kemudahan bagi masyarakat telah diupayakan bersama. Bank Indonesia terus menerus mendukung percepatan implementasi elektronifikasi pembayaran daerah.

Pada kesempatan itu, Trisno juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah meluncurkan inovasi produk Quick Response (QR) Code dan mengimplementasikannya, yang merupakan salah satu metode pengembangan pemrosesan pembayaran non tunai yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ke depan secara berangsur-angsur dapat terbentuk suatu komunitas/masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai atau Cash Less Society.

(014)