Peningkatan Pendapatan Daerah Prov.Bali dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Denpasar,  Selasa  13  Agustus  2019

 

Peningkatan Pendapatan Daerah Prov.Bali dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Acara Rapat Paripurna DPRD Bali,bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Senin (12/8/2019)(Foto:indonesiaexpose.co.id)

 

BALI,  INDEX  –  DPRD Provinsi Bali mengapresiasi peningkatan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 175 miliar lebih. Artinya, proyeksi Pendapatan Daerah meningkat dari Rp 6,323 triliun lebih menjadi Rp 6,498 triliun lebih.

Apresiasi tersebut disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bali saat menyampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Senin (12/8/2019). Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama ini dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Made Dauh Wijana menyampaikan , dari aspek Pendapatan Daerah, pihaknya memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp 175 miliar lebih, sehingga Pendapatan Daerah menjadi Rp 6,4 triliun lebih.

” Mayoritas Pendapatan Daerah tersebut justru didominasi oleh sumber – sumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Fraksi Golkar menyarankan, agar ke depan Pemprov Bali bisa lebih kreatif lagi,” imbuh I Made Dauh Wijana saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar di acara Rapat Paripurna DPRD Bali,bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Senin (12/8/2019).

“Kita harus terus berkreasi dan melakukan terobosan – terobosan dengan menemukan sumber – sumber Pendapatan Daerah lainnya, dengan catatan tidak membebani masyarakat luas,” tegas Dauh Wijana.

Fraksi Golkar mengingatkan, ke depan kemajuan di bidang industri khususnya industri otomotif yang diarahkan menggunakan tenaga listrik. Nantinya, pengenaan pajak impor dikenakan minimal.

“Maka ke depan, tidak menutup kemungkinan juga mengarah pada tuntutan penurunan pengenaan PKB dan BBNKB yang lebih rendah pula,” ujar Dauh Wijana.

Sementara Fraksi PDIP DPRD Provinsi, mendorong agar perlu optimalisasi pengembangan potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, pengembangan potensi aset daerah serta pendapatan lainnya.

“Perlu antisipasi terhadap kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang saat ini mengalami perlambatan, yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Caranya, dengan tidak hanya mengandalkan sektor pajak daerah, namun juga melalui langkah – langkah kreatif dan inovatif dalam menggali sumber – sumber Pendapatan Daerah lainnya,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali IGA Diah Srikandi WS, saat menyampaikan Pandangan Umum fraksinya.

Fraksi PDIP juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung, terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber – sumber pendapatan lainnya.

“Perlu juga ditingkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah, untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama di bidang pelayanan,” tegas Diah Srikandi.

Di kesempatan yang sama ,Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik pelantikan 55 anggota DPRD Bali periode 2019-2024 yang akan menggunakan busana adat Bali pada 2 September mendatang.

“Sebagai warga yang cinta kepada budaya Bali, ya tunjukkan dengan beridentitas melalui busana adat Bali,” kata Koster disela-sela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2019 itu, di Denpasar, Senin (12/8/2019).

Menurut Koster, pemakaian seragam busana adat,  sebagai hal yang bagus. Bahkan jika perlu udeng (ikat kepala), baju, saput dan kamen (kain bawahan) seragam karena sudah dianggarkan.

Di sisi lain, dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi tersebut juga diwarnai pamitan anggota Dewan yang tidak terpilih kembali dalam Pemilihan Legislatif 2019. Bulan Agustus ini menjadi masa akhir jabatan anggota DPRD Bali periode 2014-2019.

(014)