Presiden Jokowi Tidak Ingin ASEAN Jadi Proksi Siapa Pun
- account_circle Admin
- calendar_month Minggu, 7 Mei 2023
- visibility 228
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Labuan Bajo, Minggu 07 Mei 2023
Presiden Jokowi Tidak Ingin ASEAN Jadi Proksi Siapa Pun
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 7 Mei 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun.
NTT, indonesiaexpose.co.id – Presiden Joko Widodo berbicara mengenai tantangan ke depan dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 7 Mei 2023.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
“Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap ‘5 Point of Consensus’, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena–menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.
Presiden Jokowi pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog–ini yang penting–yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” tandasnya.
(BPMI Setpres)
- Penulis: Admin
