Golkar Mundur dari Pansus TRAP : Preseden buruk Tinggalkan Gelanggang Sebelum Pertempuran Berakhir

Denpasar, Minggu  19  Juli  2026

Golkar Mundur dari Pansus TRAP : Preseden buruk Tinggalkan Gelanggang Sebelum Pertempuran Berakhir

Bali, indonesiaexpose.co.id —  Polemik Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali semakin memanas. Instruksi Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), yang meminta seluruh anggota Fraksi Golkar di Pansus TRAP menghentikan keikutsertaan dalam inspeksi mendadak (sidak) maupun rapat dengar pendapat (RDP), menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Sorotan keras datang dari dr. Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Bali sekaligus Penasehat For Hati Bali. Ia menilai keputusan menarik anggota dari Pansus TRAP merupakan langkah yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik maupun lembaga legislatif.

“Sangat disayangkan sikap tidak ksatria yang meninggalkan gelanggang sebelum pertempuran berakhir. Semestinya anggota pansus dan seluruh anggota dewan mendukung penuh kerja Pansus TRAP sampai tuntas,” tegas dr. Sayoga di Denpasar, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, intervensi terhadap kerja Pansus TRAP dapat dipersepsikan masyarakat sebagai tindakan yang sarat kepentingan.

“Intervensi semacam itu bisa dianggap sarat kepentingan. Ini menjadi preseden buruk dan dapat berimplikasi pada semakin melemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan anggota dewan,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat berhak mempertanyakan alasan di balik penarikan tersebut, terlebih Pansus TRAP sedang menangani berbagai dugaan pelanggaran tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang menjadi perhatian publik.

“Wajar masyarakat bertanya-tanya bahkan menaruh curiga. Sebagai ‘ Wakil Rakyat yang di Pilih Rakyat ‘ semestinya seluruh anggota dewan menunjukkan kekompakan dan tekad yang kuat untuk menyelamatkan serta membela kepentingan Bali, khususnya kawasan Pulau Serangan beserta seluruh aset dan kawasan sucinya,” tegasnya.

dr. Sayoga menegaskan dirinya tidak menolak investasi. Namun, menurutnya investasi harus berjalan sesuai hukum dan tidak boleh merusak Bali.

“Investasi tidak ada salahnya. Yang harus dilawan adalah perilaku serakah yang akhirnya merusak Bali. Jika dalam perjalanannya investasi terbukti merusak lingkungan, merugikan warga lokal, apalagi sampai menerjang pura dan membatasi akses krama untuk beribadah, maka investasi tersebut harus dihentikan,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar dilakukan dialog ulang dengan investor untuk memperjelas batas-batas aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat Bali.

Lebih jauh, dr. Sayoga menilai keputusan menarik anggota dari Pansus TRAP merupakan langkah yang buruk, baik secara etika politik maupun dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.

“Sikap penarikan semacam itu sangat buruk, baik dari sisi etika politik maupun dampaknya di masyarakat. Semua anggota Pansus TRAP dan seluruh anggota DPRD Bali semestinya mendukung penuh seluruh rekomendasi pansus. Mau investor besar atau kecil, kalau melakukan pelanggaran, aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan menjalankan ibadah telah dijamin oleh konstitusi sehingga setiap bentuk pembatasan terhadap akses masyarakat ke tempat suci tidak boleh ditoleransi apabila terbukti melanggar hukum.

Menutup pernyataannya, dr. Sayoga menyampaikan pesan moral kepada para pejabat politik agar tetap memegang teguh amanat rakyat.

“Mereka yang berada di partai politik dan menjadi pejabat publik adalah kelompok ksatria. Tugasnya membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta memperjuangkan kebahagiaan bangsanya. Jangan sampai kehormatan itu turun karena lebih membela kepentingan pedagang atau pihak tertentu daripada kepentingan rakyat dan Bali,” pungkasnya.

(080)