WPFSD 2019 , DPR Angkat  Isu Pentingnya  Ekonomi Inklusif

Kuta,  Kamis  5  September  2019

 

WPFSD 2019 , DPR Angkat  Isu Pentingnya  Ekonomi Inklusif

World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) pada 4-5 September 2019 di Kuta-Bali,Sumber foto  Fotografer DPR RI

 

BALI,  INDEX  – DPR RI untuk ketiga kalinya menyelenggarakan forum parlemen dunia bertajuk World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) pada 4-5 September 2019 di Bali, yang tahun ini akan mengangkat tema ”Combating inequality through Social and Financial Inclusion”. Forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI pada tahun 2017 ini akan dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Pademen Portugal, Gambia, Tumor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (|PU) Gabriella Cuevas Barron.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti tingginya angka ketimpangan di antara warga dunia. Laporan Oxam International 2019 menyebutkan bahwa tahun 2018 lalu terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

“Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret-Juni 2017 hingga Maret-Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar USD 2,5 miliar rata-rata perhari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang USD 500 juta perhari,”kata Bamsoet   di Kuta-Bali, Kamis  (5/9/2019).

Menurutnya,  data-data tersebut menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan, menjadi hal yang perlu kita perangi bersama.

” WPFSD merupakan forum parlemen dunia yang diinisiasi oleh DPR RI untuk fokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs),” imbuh Bamsoet .

Legislator Fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sidang WPFSD  dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dimulai sejak tahun 2017 hingga kini dengan mengangkat berbagai tema yang menjadi perhatian dunia.

“Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan,” jelas Bamsoet.

Di sisi lain, Bamsoet menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs. Karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya, dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

“Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun,” paparnya.

Selain itu, Bamsoet menambahkan bahwa capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

“Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020,” tutup Bamsoet.

Forum yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA ini juga akan membahas beberapa topik diskusi antara lain: peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, bagaimana memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif.

(070)