Denpasar, Selasa 05 November 2019
Pentingnya Administrasi Dalam Pelaksanaan Program, PKK Denpasar Utara Lakukan Monev di Setiap Kecamatan
BALI, INDEX – Program yang direncanakan sejak awal telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Namun dalam pengadministrasian terkadang tidak dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini menjadi sebuah kendala untuk mengukur capaian program yang telah dilaksanakan selama ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara mewakili Ketua TP PKK Ny. IA Selly D. Mantra saat menghadiri monitoring evaluasi dan program (monev) di Kecamatan Denpasar Utara, Senin (4/10).
“Selama ini masih ada kelemahan dalam melakukan administrasi kegiatan. Padahal ini menjadi acuan untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk itu PKK Kota Denpasar telah melaksanakan pembinaan secara rutin sesuai dengan hasil Rakernas VIII tahun 2015. Disamping melakukan pembinaan juga dilaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program melalui evaluasi administrasi.
Sekretaris PKK Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari menyampaikan agar setiap arahan yang diberikan TP PKK Kota Denpasar agar ditindak lanjuti. Sehingga diharapkan hasil yang dicapai sesuai dengan program yang direncanakan. Semua ini harus dituangkan dalam enam buku wajib PKK yang mencajadi acuan dalam melaksankan program kegiatan.
Melalui monev ini mengajak ibu-ibu Kades/Lurah untuk terus menjaga kerjasama agar pelaksanaan semua program berjalan dengan baik.
“Kita mengetahui PKK Desa/Lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan program PKK,” paparnya.
Pihaknya sebagai Ketua TP PKK hanya memotivasi dari ibu-ibu agar bisa melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
Ketua TP PKK Kecamatan Denpasar Utara Ny. Lodra mengatakan monev yang dilaksanakan ini untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program PKK melalui 10 program pokok PKK. Sebelum monev pihaknya telah mendapatkan pembinaan dari PKK Kota Denpasar terkait pengisian format sesuai masing-masing pokja. Dalam pembinaan juga PKK Desa/Lurah dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Administrasi PKK. Kegiatan pembinaan ini merupakan penataan dan peningkatan kualitas kinerjanya agar lebih profesional, maka Gerakan PKK setiap lima tahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) PKK. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rakernas tersebut merupakan kebijakan strategis terkait dengan perkembangan organisasi untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.
Setelah mendapat pembinaan sekarang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program PKK. “Sejauh mana PKK Desa/Lurah telah memahami pelaksanaan dari program PKK tersebut,” ujarnya.
Ia berharap melalui monev TP PKK terus memberikan pembinaan sehingga dalam pelaksaan program baik administrasi dapat dilaksanakan dengan baik. Ia juga meminta pada para kader PKK Desa/Lurah tidak segan-segan bertanya bila ada hal yang kurang dimengerti untuk melakukan perbaikan setiap melaksanakan agar lebih baik.
(077)