Penyaluran bantuan sosial di duga tidak tepat sasaran
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 7 Apr 2022
- visibility 79
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kediri, Kamis 07 April 2022
Penyaluran bantuan sosial di duga tidak tepat sasaran
(APBDes)T.A.2021 Desa Desa Watugede, Kecamatan Puncu – Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Jawa Timur, indonesiaexpose.co.id – PKH, BLT, BPNT atau bantuan sosial lainnya di berikan pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.Berbagai bansos yang diberikan pemerintah kepada rakyat bertujuan untuk membantu perekonomian warga yang kesulitan salama pandemi.
Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui BLT Dana Desa dalam penanganan COVID-19. Namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut, sebab kenyataan di lapangan masih ada penyimpangan atau maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Masyarakat yang kurang mampu menjadi sasaran utama penerima bantuan dari pemerintah.Pada kenyataannya dana bansos justru sering diterima pihak yang tidak sesuai kriteria.
” Selama ini dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Ia mengaku sejak kasus pandemi ini kondisi ekonomi rumah tangganya benar-benar terpuruk,” ungkap oleh salah Ayuningtyas salah satu warga Desa Watugede, Kecamatan Puncu – Kabupaten Kediri kepada jurnalis indonesiaexpose.co.id di Kediri, Jawa Timur, Kamis (07/4/2022) .
Sementara Sri Mintayu Ibu kandungnya yang bernama yang tinggal serumah dengan Ayuningtyas menambahkan, pihaknya serumah ada tiga kk, Ayuningtyas bersama suami dan anak memang sejak dulu tidak pernah mendapat bansos dalam bentuk apapun, ekonominya cukup berat apalagi ia memiliki anak yang sudah SD, dan suaminya sebagai sopir.
” Saya pernah menanyakan tidak diberikannya bansos kepada Ayunintyas ke Kepala Desa beserta pamongnya. Namun pertanyaannya justru dijawab, “Nama itu sudah dicoret wong dukuran (orang atas – red), coba saja tanyakan ning wong dukuran,” tiru Sri.
Hal yang sama dirasakan Fitria beserta suami dan 2 orang balitanya warga RT 01 RW 03, padahal yang bersangkutan orang asli Dusun Sawahan Desa Watugede. Orang tua kandungnya yang sering dipanggil Mbah Jan membenarkan, bahwa Fitria bersama suami sama sekali tidak menerima bantuan sosial baik PKH, BLT, BPNT atau bantuan sosial lainnya.
Menurutnya bantuan-bantuan tersebut lebih mengarah kepada mereka masih punya hubungan dengan aparat desa. “Itu faktanya,” ucap Mbah Jan saat dihubungi via seluler (Kamis, 7/4/2022).
Hal lain juga dialami seorang janda tua bernama Binti Wasiah RT.02 RW.03 Dusun Sawahan mengatakan kepada media ini, Awal pandemi saya mendapat BLT total 600 ribu, dan diambil tiga kali, yang pertama senilai 200 ribu diambil di Balai Desa Gadungan, sedangkan yang kedua dan ketiga diambil di Balai Desa Sidomulyo.
Ia juga mengaku pernah mendapat beras (5 kg) 1 kali saja. Namun dengan nada sedih Wasiah menyambung, “Hanya itu saja saya menerima bantuan, untuk saat ini sama sekali tidak mendapat bantuan lagi, padahal ekonomi saya benar-benar terpuruk.”
Hal senada juga diungkapkan Warga Desa Watugede lainnya yang bernama Tutik warga RT.03 RW.01 kepada wartawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah desa yang tiba-tiba menyetop bantuan ke pihaknya. “Mestinya disampaikan ke kami mengapa bantuan sosial ini dihentikan tanpa pemberitahuan, sampai-sampai saya berpikir dihentikan atau dialihkan ke pihak lain.
Anak saya sampai protes, kami anak banyak dan ekonomi terdampak covid,” cetus Tutik. Ia berharap pemerintah desa bisa menjelaskan secara transparan apa yang terjadi dengan pembagian bantuan sosial yang terkesan tertutup.
“Terima kasih pak, dalam pembagian BLT tidak ada pro dan kontra memang warga yang benar-benar yang belum dapat dari yang lain, ini dimasukan BLT, jadi tidak ada penerima dobel pak,” kata Joko Kepala Desa Watugede ikonfirmasi awak media via seluler,
Ia menegaskan, dalam pembagiannya sudah sesuai prosedur, setiap penerima per orang difoto satu per satu, dan untuk data jumlah penerima Bansos Kades mengaku tidak hafal, dan harus melihat data yang ada di kantor desa, mohon maaf pak saya tidak bisa beri info banyak karena sedang sakit.
(Irman 034/Tham 008)
- Penulis: Admin
