Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali » Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif.

Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif.

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Jumat  17  November 2023

Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif.

 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-29 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi terhadap 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/11/2023).

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-29 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi digelar secara resmi di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/11). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira ini dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Dimana, dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif DPRD Kota Denpasar ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Adapun yang ditetapkan yakni Ranperda Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Ranperda Kota Denpasar tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ranperda Kota Denpasar tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Ranperda Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Denpasar Tahun 2023-2043.

Selain itu turut ditetapkan pula Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta undangan lainya.

Dimana, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara umum dapat menerima dan menyetujui penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar tersebut. Seperti halnya Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Kompyang Gede berharap dengan disahkannya Perda tentang Penyelenggaran Pengelolaan Sampah ini diharapkan sedikit tidaknya dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar, meski belum dapat menuntaskan secara penuh masalah sampah di Kota Denpasar.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ni Made Sri Sutraningsih menjelaskan bahwa secara umum Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat terkait proses pemecahan tanah dan peruntukan penggunaan tanah.

Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya menyepakati bahwa permasalahan sampah bersifat multi dimensi dan kompleks, serta menjadi tanggung jawab seluruh stake holder di Denpasar, bukan hanya pemerintah semata. Namun untuk penyelesaian masalah sampah wajib menjadi prioritas utama pemerintah kota dengan cetak biru penanganan dan pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir yang konkrit dan jelas.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Putu Metta Dewinta Wandi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar merancang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar 2023-2043 agar perencanaan Kota Denpasar 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat secara berkesinambungan berkembang berlandaskan prinsip Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan Spirit Vasudhaiva Kutumbakam.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Cinthia Febriani mengatakan bahwa salah satu Ranperda yang disahkan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan alih fungsi lahan melalui Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Mengingat Hak atas Tanah di Indonesia merupakan kewenangan Kementrian ATR/BPN maka Perda ini perlu penyelarasan sehingga dapat berjalan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya mengapresiasi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi. Hal ini merupakan gayung bersambut dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi.

“Segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro,” ujarnya

Berkaitan dengan 4 Ranperda yang telah ditetapkan, Jaya Negara meyakini bahwa keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan terhadap keempat Rancangan Peraturan Daerah ini. Dimana, setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik.

Dikatakannya, keempat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, dari sisi urgenitas pembentukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini guna mengakomodir perkembangan hukum melegitimasi program Pemerintah di bidang tata ruang dan sebagai upaya pengelola dan pengendalian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar.

“Kerjasama dan koordinasi ini harus selalu kita bangun dan kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang akan semakin berat, tetapi untuk tetap dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berat tersebut, komitmen kita bersama untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi menjadi modal kita untuk dapat secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan,” tutupnya.

(Adv)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Garut Dirikan Pos Pantau Utama di Limbangan Untuk Halau Pemudik

    Polres Garut Dirikan Pos Pantau Utama di Limbangan Untuk Halau Pemudik

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Bandung, Senin  27  April  2020   Polres Garut Dirikan Pos Pantau Utama di Limbangan Untuk Halau Pemudik       JAWA BARAT,INDEX  –  Untuk mengantisipasi kedatangan pemudik Polres Garut mendirikan pos titik pemantuan utama di Kecamatan Limbangan yang lokasinya di Gedung Garut Trade Centre (GTC) Desa Cigagade. Pos tersebut dimaksud untuk menghalau warga yang mudik […]

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu  05  Agustus  2020

  • Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Fasilitasi, Asistensi dan Supervisi

    Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Fasilitasi, Asistensi dan Supervisi

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Denpasar, Senin  03  Maret  2025 Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Fasilitasi, Asistensi dan Supervisi Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Guna meningkatkan kapasitas para tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fasilitasi, Asistensi, dan Supervisi Penyusunan Laporan Tahun 2025 atas data Tahun 2024, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Senin (3/3/2025). Dibuka secara resmi […]

    • calendar_month Kamis, 5 Agt 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  05  Agustus  2021   Wali Kota Jaya Negara Tandatangi Kerja Sama dengan AHF, Kerjasama Program Pencegahan Hingga Perawatan HIV AIDS/ODHA   Wali Kota Jaya Negara menandatangani naskah kerja sama dengan AHF secara virtual yang disaksikan Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya, Kadis […]

  • indonesiaexpose.co.id

    indonesiaexpose.co.id

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Bali,  Jumat  04  Oktober  2024

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Bali, Jumat  09  Januari  2026 Renungan  JOGER  

expand_less