Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Kendari,  Rabu 20  Agustus  2025

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

(foto/hms)

Sulawesi Tenggara,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (19/8/2025) dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI,Tomsi Tohir dari Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat. Dari lingkup Pemprov Sultra, pelaksanaan rakor diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, serta sejumlah OPD teknis terkait lainnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, dalam paparannya menyampaikan kondisi inflasi nasional dari Januari hingga Juli 2025. Menurutnya, pada minggu ke-2 Agustus 2025 tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, dan 2 provinsi lainnya relatif stabil.

Adapun 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH di antaranya Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, serta Papua Pegunungan.

Sementara 22 provinsi mengalami penurunan IPH, termasuk Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

“Komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan beras,” ungkap Ateng melalui siaran resminya.

Terkait hal ini, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran Bulog untuk lebih intensif bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga kestabilan harga di pasaran.

Selain membahas inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas nasional. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 8 Agustus 2025, terdapat 154 kabupaten/kota yang belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Di Sulawesi Tenggara, beberapa daerah yang belum menerbitkan PBG khusus MBR meliputi Kabupaten Buton, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Kami berharap 154 kabupaten/kota ini segera merealisasikan penerbitan dokumen tersebut,” tegas Imran.

Ia menambahkan, Program 3 Juta Rumah telah ditegaskan sebagai program prioritas nasional yang harus segera didukung pemerintah daerah. Hal ini juga dikuatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, di mana program perumahan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dievaluasi setiap tahun oleh Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, yaitu:

1. Mengoptimalkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).
2. Menyampaikan informasi pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat yang dibiayai APBD maupun APBN namun belum tercantum dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
3. Mengimplementasikan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
4. Mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada APBD 2025 bagi daerah yang belum melakukannya.
5. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
6. Melaporkan hasil pendataan perumahan kepada KemenPKP dan Kemendagri.

Mengakhiri rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali arahan Presiden RI pada pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan, agar pemerintah daerah menjadikan pengendalian inflasi sebagai fokus kerja bersama.

“Bicarakan dengan serius, jadikan renungan, dan mari kita laksanakan bersama. Arahan Presiden pada sambutan Hari Kemerdekaan kemarin harus menjadi pemicu semangat kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, mengendalikan harga,” pungkasnya.

(033)