Purbaya Klaim Anggaran Daerah Kerap Diselewengkan

Surabaya, Senin  06  Oktober  2025

Purbaya Klaim Anggaran Daerah Kerap Diselewengkan

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (foto/ist).

 

Jawa Timur, indonesiaexpose.co.id  –  Pemangkasan tajam anggaran transfer ke daerah mewarnai postur APBN 2026. Pemerintah pusat menilai maraknya penyelewengan menjadi alasan utama pengurangan dana, yang mencapai ratusan triliun rupiah. Benarkah daerah boros dan tak becus mengelola anggaran?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD dilakukan karena banyaknya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah pusat pun menurunkan alokasi TKD dalam RAPBN 2026 hingga Rp200 triliun.

“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujar Purbaya kepada awak media di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

TKD diproyeksi turun dari Rp919 triliun menjadi Rp649 triliun, sementara belanja pemerintah pusat justru naik signifikan. Pemerintah mengklaim akan tetap mendorong pembangunan daerah lewat program langsung, dengan alokasi hingga Rp1.300 triliun.

Masalah lainnya: penyerapan anggaran yang buruk. Hingga Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan tercatat Rp233 triliun , tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Mayoritas berasal dari Jawa, Kalimantan, dan Sumatra.

Kondisi ini memperkuat kritik soal sentralisasi anggaran. Ekonom menilai, pemangkasan TKD akan menurunkan kapasitas fiskal daerah dan memaksa pemda berhemat hingga menyusun ulang program prioritas.

“Kalau mereka bisa serap dengan baik, saya akan perjuangkan penambahan alokasi. Tapi itu syaratnya, ” kata Purbaya.

APBD yang sering mengendap di perbankan juga menjadi persoalan yang menghambat tingkat efektifitas belanja daerah. Sampai dengan Agustus 2025, berdasarkan data BI menunjukkan bahwa dana Pemda yang masih mengendap di perbankan mencapai sekitar Rp233,11 tiliun.

Pemerintah pusat ingin belanja lebih tepat sasaran. Tapi benarkah mencabut sebagian kendali anggaran dari daerah adalah solusi? Tantangan ke depan bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan dan tata kelola.

(011)