Pemkab Syok : Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK

Jakarta, Rabu  11  Maret  2026

Pemkab Syok : Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,Selasa (10/3/2026).

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dan Hendri. Pasangan kepala daerah tersebut terjaring dalam operasi yang digelar KPK di Bengkulu pada Senin (9/3/2026) malam. Tertangkapnya Fikri dan Hendri menambah daftar panjang kepala daerah yang diamankan KPK.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif, pagi ini, tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut,” ujar Juru di KPK, Budi Prasetyo, kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan KPK di Polresta Bengkulu dan Polres Kepahyang. Kemudian, mereka dibawa ke Jakarta termasuk Bupati dan Wakil Bupati.

KPK Amankan 13 Orang,  13 orang diamankan KPK dalam OTT yang dilakukan pada Senin malam, termasuk Fikri dan Hendri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 13 orang tersebut sempat diperiksa di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu. Kemudian, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, satu Bupati, kemudian wakil Bupati,” ujar Budi

KPK Sita Uang Tunai dan Barang Elektronik, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri. Budi menjelaskan, selain uang tunai, pihaknya juga mengamankan barang bukti lain berupa dokumen serta barang bukti elektronik. Ia menambahkan, dari 13 orang yang diamankan, tiga orang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan empat lainnya berasal dari pihak swasta.

Fikri-Hendri Ditangkap soal Dugaan Suap  proyek di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci proyek apa yang menjadi perkara dalam OTT tersebut.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, setelah diamankan di Bengkulu, sembilan orang yang dibawa ke Jakarta telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK Lakukan Penyelidikan Tertutup Budi menjelaskan, OTT terhadap Fikri dan Hendri merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK pada Senin malam di wilayah Rejang Lebong dan Bengkulu. “Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu. Sejumlah pihak diamankan,” ujarnya

“Iya, ini terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Ya, nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers,” sambung Budi.

Pemkab Rejang Lebong Gelar Rapat Internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong berencana menggelar rapat internal setelah OTT KPK terhadap Fikri dan Hendri. Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, mengatakan pihaknya masih terkejut dengan informasi tersebut dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Termasuk saat wartawan bertanya mengenai pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan setelah OTT tersebut.

Sejumlah pejabat di lingkungan Setdakab Rejang Lebong juga belum bersedia memberikan komentar kepada awak media. “Nanti saja, kita masih shock dan terkejut dengan informasi tersebut,” singkat Bobby Harpa Santana.

Diketahui, ini adalah OTT KPK kedelapan tahun ini dan kedua selama bulan suci Ramadan. Adapun OTT pertama KPK di 2026 menjerat Pejabat Pajak di KPP Madya Jakarta Utara, OTT kedua terkait Wali Kota Madiun, Maidi, dan terakhir terhadap Bupati Pati Sudewo.

OTT keempat menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Sedangkan OTT kelima terkait direktorat Bea Cukai. Keenam, OTT dilakukan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadioan Negeri Depok, Jawa Barat, terkait pengurusan perkara. Ketujuh, OTT menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

(Tim)