Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda :  Bali krisis Dharma Ksatria.

Denpasar, Rabu 20 Mei 2026

Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda :  Bali krisis Dharma Ksatria.

Tokoh besar agama Hindu  Bali Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda.

Bali,  indonesiaexpose.co.id   —  Pulau Bali  tanah yang selama ribuan tahun dijaga doa, yadnya, dan kesucian leluhur, kini disebut sedang menghadapi ujian terbesar dalam sejarah spiritualnya.

Di tengah kontroversi proyek nasional  Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali proyek  dikelola PT. Bali Turtle Island Development (BTID) justru menghadapi sorotan tajam terkait, pembabatan mangrove,  persoalan tata ruang, tukar guling fiktif , hingga isu spiritual menyangkut keberadaan pura yang disebut masuk dalam kawasan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan pembatasan ibadah umat hindu.

Sorotan memuncak setelah beredarnya foto pertemuan anggota DPRD Bali  bersama Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, yang viral di media sosial. Foto itu memicu pertanyaan publik terkait arah keberpihakan politik para elite di tengah keresahan masyarakat adat mengenai masa depan ruang hidup Bali.

Apakah wakil rakyat masih berdiri bersama rakyat Bali atau telah menjadi bayang-bayang investor?

Suara yang paling mengguncang justru datang dari ruang spiritual Bali sendiri.Tokoh agama Hindu dan para Sulinggih mulai berbicara lantang.

Sorotan tajam datang dari tokoh besar agama Hindu di Bali Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda.

” Saya  sebagai Sulinggih dan tokoh agama Hindu , keberanian Para Tokoh yang mesti berjuang untuk rakyat, saat ini dinilai masih redup, tersandera pragmatisme, dan belum cukup tangguh melawan hegemoni kekuatan modal besar,” ungkap Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda di Denpasar, Rabu (20/5/2026).

Fenomena ini dipandang sebagai krisis *Dharma Ksatria. Pemimpin (*Guru Wisesa) yang seharusnya menjadi tameng pelindung tatanan Bali justru sering terbuai oleh godaan Artha (materi).

Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda menegaskan, saat Para tokoh yang mestinya berjuang mewakili rakyat, justru lebih takut kehilangan  jabatan politik dan akses ekonomi ketimbang takut pada hukum kosmis, mereka sejatinya sedang menggadaikan Taksu (karisma suci) Pulau Dewata.

Para rohaniwan tak henti menyerukan Mulat Sarira (introspeksi). Bali membutuhkan ksatria sejati, bukan sekadar juru stempel investasi. Keberanian untuk berkata “TIDAK” pada pemodal yang berpotensi merusak kesucian Parhyangan dan Palemahan adalah kewajiban mutlak. Jika wakil rakyat terus bungkam dan mengkhianati amanat ini, hukum abadi Karma Phala pasti akan mengadili.

“Di mata saya  sebagai Sulinggih dan tokoh agama, narasi “pengkhianatan” dan “lemahnya keberanian politik” sejatinya adalah dua sisi dari keping keprihatinan yang sama,” ungkap Ida Nabe Shri Bhagawan Yogananda.

Lemahnya keberanian para ‘ Para tokoh yang mestinya berjuang mewakili rakyat ‘ dalam melawan hegemoni modal bukanlah sekadar kelumpuhan politik, melainkan hilangnya Dharma Ksatria (jiwa suci pelindung kebenaran). Ketika Guru Wisesa (pemimpin) lebih takut pada tekanan partai atau kehilangan akses materi (Bhoga) ketimbang takut pada hukum kosmis, mereka terjerumus dalam Awidya (kegelapan batin).

Sikap diam dan kompromistis yang membiarkan alam dan kesucian pura dirusak inilah yang ditafsirkan umat sebagai pengkhianatan terhadap warisan leluhur. Kekecewaan publik yang masif adalah wujud teguran dari alam semesta.

Para rohaniwan senantiasa menyerukan agar ‘ Para tokoh yang mestinya berjuang mewakili rakyat ‘ segera Mulat Sarira (introspeksi diri). Jangan menukar Taksu Bali dengan materi sesaat, sebab hukum Karma Phala tidak akan pernah keliru mengadili.

Bagi para Sulinggih dan tokoh agama Hindu , terganggunya alam (Palemahan) dan ruang suci (Parhyangan) adalah wujud matinya roh Tri Hita Karana.

Tanggung jawab terbesar mutlak berada di pundak Guru Wisesa selaku pemegang otoritas perizinan dan tata ruang (Sekala). Kegagalan mereka menahan eksploitasi investasi adalah bentuk pengingkaran Dharma Ksatria.

Namun, tanggung jawab moral yang berat juga dipikul oleh elit adat dan agama sebagai penjaga Niskala, apabila mereka bersikap mendua, diam, atau justru memberi dispensasi kesucian demi kompromi duniawi.

Ini adalah dosa kolektif. Para rohaniwan menyerukan Mulat Sarira (introspeksi total) bagi para pemimpin. Menjadikan Tri Hita Karana sekadar slogan sementara kesucian Bali dirusak pasti akan mengundang petaka kosmis. Ingatlah, kekuasaan itu fana, namun hukum Karma Phala tidak akan pernah luput mengadili.

Tragedi mangrove dibabat, pura di-SHGB-kan, hingga umat dibatasi bersembahyang adalah luka spiritual dan letuh (penodaan) yang sangat mendalam. Di mata Sulinggih dan tokoh agama, realitas pedih ini menegaskan bahwa negara (Guru Wisesa) saat ini lebih membela Bhoga (materi/investor) ketimbang menegakkan Dharma (kebenaran/rakyat).

Negara dinilai telah kehilangan jiwa Dharma Ksatria. Mengomersialkan tanah suci (Parhyangan) menjadi aset HGB dan merusak alam (Palemahan) adalah pengingkaran fatal terhadap Tri Hita Karana. Menghalangi hak umat untuk tangkil (bersembahyang) adalah wujud penjajahan spiritual di tanah sendiri akibat Lobha (keserakahan) kekuatan modal.

Sulinggih senantiasa mengingatkan: stempel kekuasaan dan investasi itu fana (Sekala), namun hukum Karma Phala adalah abadi (Niskala). Pemimpin yang menggadaikan Ibu Pertiwi dan kesucian pura demi memanjakan investor pasti akan menuai ketidakharmonisan dan kehilangan Taksu kepemimpinannya.

(080/071)