Rakornas Kebudayaan Kementerian Pendidikan : Upayakan sinkronisasi Pembangunan berbasis Budaya

Mangupura,  Rabu  18  Desember  2019

 

Rakornas Kebudayaan Kementerian Pendidikan : Upayakan sinkronisasi Pembangunan berbasis Budaya

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid di acara  Rakornas Kebudayaan  bertempat di Nusa Dua-Bali, Rabu  (18/ 12/ 2019)malam.

 

BALI,  INDEX  –  Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan pada tanggal 18 s.d 20 Desember 2019.

 

UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar arah pembangunan. Pembangunan berbasis budaya terus diupayakan masuk dalam prioritas nasional.

 

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengungkapan, Rakornas di Bali, untuk menyelaraskan program karena bisa jadi, ada ide baru yang muncul. Beberapa arahan dan fokus khusus agar terjadi sinkronisasi di daerah apa yang dilakukan mendapat sambutan dan  bergema.

 

” Pemerintah telah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid disela-sela acara  Rakornas Kebudayaan  bertempat di Nusa Dua,Bali, Rabu( 18/ 12/ 2019)malam.

 

Menurut Farid, Indeks tersebut secara spesifik mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs).

 

“Kemajuan suatu bangsa sebenarnya diukur dari kemajuan kebudayaannya,” imbuh Hilmar Farid.

 

Rakornas kebudayaan yang diinisiasi oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud bertujuan menyamakan visi dan misi dalam membangun Indonesia melalui kebudayaan. Tujuan yang ingin dicapai yakni, program nasional kebudayaan bisa masuk APBD dan pemanfaatan dana desa untuk pemajuan kebudayaan.

 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida menambahkan, proses pembangunan kebudayaan masuk dalam prioritas nasional bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Terlebih, pemajuan kebudayaan itu dibiayai oleh pemerintah.

 

“Tidak mudah untuk mendapatkan biaya dari kemenkeu dan menjadikan budaya jadi prioritas nasional. Tapi saat ini,
kebudayaan mulai jadi perhatian dan prioritas nasional,” kata Nyoman Shuida.

 

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster memandang, salah satu elemen dasar yang dimiliki Indonesia adalah kebudayaan. Namun untuk menjalankannya dalam koridor regulasi, sampai sekarang belum pernah terwujud, bahkan sejak Indonesia merdeka.

 

Menurut Koster, kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia tidak dikelola secara serius. Padahal, kebudayaan menjadi kunci masa depan yang memiliki dampak luas, termasuk dampak ekonomi.

“Budaya harus dipandang dari beberapa dimensi. Budaya bisa jadi nilai sumber kehidupan, membangun integritas moral yang berbasis nilai budaya,” jelas Koster .

 

Menurut Koster, bahwa masa depan Indonesia adalah budaya. Sumber-sumber kebudayaan tidak pernah habis digali untuk diperbaharui, bernilai tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Ekonomi biru basisnya budaya. Jadi, masa depan Indonesia dalam jangka panjang, ditentukan ekonomi berbasis budaya. Ini akan jadi fenomena kedepan,” pungkas Koster.

Rakornas yang diadakan selama empat hari tersebut, untuk melakukan sinkronisasi dari program yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwakilan 34 Provinsi di Indonesia hadir dalam acara itu.Ratusan peserta hadir baik dari pejabat Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.

(080)