Jelang Pemilu 2024, Gus Yasin Minta Hentikan Isu SARA dalam Kampanye Politik
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 19 Jan 2023
- visibility 86
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pekalongan, Kamis 19 Januari 2023
Jelang Pemilu 2024, Gus Yasin Minta Hentikan Isu SARA dalam Kampanye Politik
(Foto/ist)
Jawa Tengah, indonesiaexpose.co.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, meminta isu SARA dalam Pemilu 2024 di Jateng harus dihentikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di 35 kota/ kabupaten, mesti melakukan mitigasi dan sosialisasi ke masyarakat, agar adanya isu-isu sensitif tersebut dapat ditekan sejak dini.
“Kalau ada isu SARA, ini yang perlu kita cut (hentikan), perlu kita luruskan, jangan sampai isu itu muncul kita biarkan menjadi besar,” kata Gus Yasin, sapaan wagub, saat memberi pengarahan kegiatan Sinergitas dan Sinkronisasi Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, di Hotel Horison Kota Pekalongan, Rabu (18/1/2023)kemarin.
Ditambahkan, masyarakat mesti terus diberikan pemahaman mengenai kampanye gelap yang menyesatkan, salah satunya, politik identitas. Menurutnya, meski masyarakat sudah dewasa menanggapi isu politik, namun masih ada beberapa elemen masyarakat yang mudah terhasut, sehingga bisa timbul perpecahan.
Tak hanya itu, wagub meyakini isu mengenai toleransi dapat menjadi muara dari upaya oknum-oknum saat berkampanye. Oleh karenanya, wagub mengajak agar setiap orang saling mengingatkan. Masyarakat diimbau agar lebih memahami makna toleransi yang sesungguhnya. Agar tidak muncul gesekan antarsesama.
“Politik identitas jangan sampai muncul di pemilu atau tahapan pemilu. Saya yakin muaranya itu pada isu toleransi. Sementara, toleransi itu tidak boleh kebablasan, harus ada remnya,” tutur Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin melalui siaran tertulisnya, Kamis (19/1/2023).
Lebih jauh, Gus Yasin mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin yang sudah sesuai dengan keyakinan hati. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain.
“Kita tidak bisa mempengaruhi kalau orang tersebut sudah menetapkan pilihannya. Kita harus menghormati hal itu,” tutupnya.
(081)
- Penulis: Admin
