Bupati Berdialog Dengan Tokoh Masyarakat Kerobokan Kelod Cari Solusi Terbaik Uji Coba Rekayasa Arus Lalin

Mangupura, Senin  26  Januari  2026

Bupati Berdialog Dengan Tokoh Masyarakat Kerobokan Kelod Cari Solusi Terbaik Uji Coba Rekayasa Arus Lalin

Foto : Bupati Berdialog Dengan Tokoh Masyarakat Kerobokan Kelod Cari Solusi Terbaik Uji Coba Rekayasa Arus Lalin

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat Kerobokan Kelod guna mendapatkan masukkan serta solusi terbaik terkait pelaksanaan uji coba rekayasa arus lalu lintas (lalin) di wilayah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Selasa (27/1/2026) di Puspem Badung. Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Badung IB Surya Suamba, Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali AKBP I Wayan Suka, Kadishub, Kadiskominfo, perwakilan dari Polres Badung, Polresta Denpasar, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, Lurah Kerobokan Kelod, Lurah Seminyak, Kaling, Kelian Banjar Adat, serta tokoh masyarakat dari tiga banjar yaitu Br. Pengubengan Kauh, Br. Taman dan Br. Taman Mertanadi serta utusan Senator anggota DPD RI Ni Luh Djelantik.

Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat dari tiga banjar di Kerobokan Kelod diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan masukan terhadap kondisi riil di lapangan dengan adanya uji coba arus lalin ini. Secara prinsip masyarakat mendukung dan mengapresiasi kebijakan yang diambil Bupati Badung. Namun ada beberapa masukan dan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan bahan evaluasi kedepan. Seperti dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, karena toko-toko maupun UMKM mengalami penurunan omzet, serta berdampak pula pada kegiatan adat dan budaya.

Bupati Adi Arnawa sangat mengapresiasi masukan yang disampaikan tokoh masyarakat dari Br. Pengubengan Kauh, Br. Taman maupun Br. Taman Mertanadi menyikapi kondisi riil di lapangan terhadap diberlakukannya kebijakan rekayasa lalu lintas di wilayah Kerobokan Kelod dan sekitarnya. Menurut Bupati, rekayasa lalin yang dilakukan dalam jangka pendek ini, dalam upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di depan Lapas Kerobokan dan di beberapa titik lainnya. Dilihat hasil dari uji coba rekayasa lalin yang dilakukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Bupati menghimbau kepada pengguna jalan dan masyarakat agar mentaati aturan dan ketentuan yang telah diterapkan oleh Forum LLAJ Badung. “Semua ini tujuannya baik, bagaimana kita memastikan orang berwisata, pengguna jalan, aman dan nyaman. Kalau sudah berjalan baik, akan berdampak luar biasa tidak hanya buat pariwisata, juga sektor ekonomi akan berdampak,” jelasnya. Bupati menegaskan bahwa uji coba rekayasa arus lalin di wilayah Kerobokan Kelod akan tetap berjalan. Karena berdasarkan data cukup signifikan terjadi perubahan baik itu dari kecepatan, waktu tempuh dan keamanan.

Ditambahkan, seiring kebijakan ini, Pemkab Badung juga telah membuat program pembangunan infrastruktur jalan baru di Kuta Utara. Akan segera membangun infrastruktur jalan dari Berawa, Banjar Semer, Kedampang sampai Teuku Umar Barat. Tujuannya untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan perkembangan pariwisata Badung. Sementara dari masukan yang disampaikan tokoh masyarakat, akan dijadikan bahan evaluasi dan kajian untuk dapat dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Dalam membuat kebijakan kan tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Tapi diantara yang memang sulit kita lakukan mari saya akan mencari yang terbaik, artinya untuk kepentingan yang lebih luas,” imbuhnya.

Kadis Perhubungan A.A. Rai Yuda Darma, secara teknis menyampaikan, uji coba rekayasa lalin di Kerobokan Kelod merupakan bagian dari Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dalam upaya penanganan kemacetan lalu lintas. Dijelaskan, secara keseluruhan penerapan rekayasa lalin di wilayah Kerobokan Kelod yang telah berjalan 1 bulan 13 hari ini menunjukkan peningkatan kinerja jaringan jalan yang signifikan, khususnya dalam hal efisiensi waktu tempuh dan peningkatan kecepatan perjalanan. Meskipun terdapat penurunan nilai aksesibilitas yang perlu menjadi perhatian dalam tahap evaluasi lanjutan. (110)