Komisi I DPRD Bali Bongkar Sengketa AMED : Menghalangi Tugas Pejabat Terancam Pidana
- account_circle Admin
- calendar_month 17 menit yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Karangasem, Sabtu 21 November 2026
Komisi I DPRD Bali Bongkar Sengketa AMED : Menghalangi Tugas Pejabat Terancam Pidana


Bali, indonesiaexpose.co.id — DPRD Bali Dihalangi Bertugas, KUHP Baru Mengintai.
Sengketa tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, memasuki babak panas.
Bukan hanya soal tanah.
Kini muncul dugaan penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD Bali di lapangan.
Komisi I DPRD Provinsi Bali dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Senin 23 November 2026, untuk membedah sengketa tanah tersebut sekaligus mendalami dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD ketika melakukan tugas lapangan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan, rombongan DPRD turun bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.
“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, menyebut kegiatan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026, Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.
Namun ketika rombongan turun pada 1 September 2026, terjadi dugaan perlakuan tidak pantas dan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas.
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara,S.H.,M.A.P. menegaskan agenda tersebut bertujuan mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat.
” Anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk,” ungkapnya.
Sementara, hal senada di katakan anggota Komisi I DPRD Bali Dr.Ketut Rochineng, S.H.,M.H ,kami turun sesuai presedur.
” Komisi I DPRD Bali dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi,” ungkap Dr.Ketut Rochineng.
Sengketa tanah Amed juga menyeret pertanyaan lebih luas mengenai administrasi pertanahan dan pemerintahan.
Sejumlah pihak menyebut adanya dugaan keterkaitan BPN, BPKD dan OPD terkait.
Tetapi tudingan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Karena itu, RDP menjadi momentum untuk membuka dokumen, riwayat tanah, status hak, administrasi pemerintahan, serta keterangan seluruh pihak secara berimbang.
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali Dr.Somvir mengatakan, DPRD di pilih rakyat, anggota dewan memiliki fungsi pengawasan dan hak konstitusional untuk melakukan kunjungan kerja atau inspeksi mendadak ( sidak ) guna menyerap aspirasi dan menyelesaikan konflik di masyarakat.
DAN INILAH YANG KINI MENJADI PERSOALAN HUKUM.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU!
Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan, fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memberikan DPRD fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. UU yang sama juga mengatur hak imunitas anggota DPRD.
Namun, yang lebih penting untuk peristiwa tahun 2026:
KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal 353 KUHP Nasional : Penghalangan Bisa Dipidana
Pasal 353 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai:
PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK KATEGORI II.
Artinya, apabila penyelidikan dan pembuktian aparat penegak hukum nantinya menemukan bahwa tindakan di lapangan memenuhi unsur Pasal 353, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana.
JIKA ADA KEKERASAN ATAU ANCAMAN, PASAL 348 MENANTI
KUHP Nasional juga mengatur lebih tegas apabila penghalangan terhadap pejabat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Pasal 348 UU 1/2023 mengancam pelaku dengan:
PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK KATEGORI III.
Bahkan jika perlawanan tersebut menimbulkan akibat serius, Pasal 349 memperberat ancaman pidananya:
Luka: maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori V.
Luka berat: maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori VI.
Meninggal dunia: maksimal 10 tahun penjara.
Jadi, Jangan Sembarang Menghalangi Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Sah.
Persoalan semakin panas setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak hadir dalam RDP Komisi I DPRD Bali.
Yang menjadi sorotan pidana adalah dugaan penghalangan terhadap pelaksanaan tindakan pengawasan di lapangan, apabila unsur Pasal 353 atau ketentuan pidana lainnya terbukti.
Situasi semakin menjadi sorotan karena disebut terdapat aparat yang berjaga di lokasi.
DPRD Bali : Tugas Negara Tidak Boleh Dihalangi
Made Supartha menegaskan, apabila benar terjadi penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD, persoalan tersebut harus dilihat secara serius dan sesuai koridor hukum.
“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.
Kini bola berada di tangan Komisi I DPRD Bali.
- Sengketa Tanah AMED Akan Dibongkar
- Dugaan Penghalangan Akan Didalami.
- Sikap Aparat Akan Dipertanyakan.
PASAL 353 KUHP Nasional: Maksimal 9 Bulan Penjara
PASAL 348: Maksimal 2 Tahun Jika Disertai Kekerasan Atau Ancaman.
Pertayaanya ?
APAKAH ADA PIHAK YANG MERASA LEBIH KUAT DARI HUKUM KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENJALANKAN TUGAS?
RDP KOMISI I DPRD BALI, SENIN 23 NOVEMBER 2026, AKAN MENJADI PANGGUNG PEMBUKAAN SENGKETA AMED.
KALI INI BUKAN HANYA SOAL TANAH.
TAPI SOAL KEWIBAWAAN HUKUM DAN TUGAS NEGARA.
( 080 )
- Penulis: Admin
