Memasuki Era Ekonomi Keuangan Digital : Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui transaksi Nontunai

Denpasar, Kamis  07  November  2019

Memasuki Era Ekonomi Keuangan Digital : Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui transaksi Nontunai

BALI,  INDEX  –  Sebagai upaya mendorong implementasi ETP sebagaimana telah didorong melalui penerbitan Surat edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17  April  2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Propinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai”. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Wakil Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara, Ketua DPRD Denpasar, Pimpinan OJK, Pimpinan Pemerintah Daerah, Direktur Utama BPD Bali, serta Direktur Utama Perbankan.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, ETP dapat menjadi upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, membantu peningkatan keuangan inklusif to the last mile, serta tentunya langkah nyata mendukung Indonesia memasuki era ekonomi keuangan digital.

“Penerapannya di Bali kita akan buatkan Pergubnya supaya bisa berjalan dengan baik,” tutur Koster usai membuka rakornas di Prama Sanur Beach, Sanur,Denpasar-Bali, Kamis (7/11/2019).

Lanjut Gubernur Bali I Wayan Koster, pihaknya menyambut baik Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai”, sembari berharap pendapatan daerah bisa naik dengan menggunakan ETP.

“Jadi bukan PHR aja yang menggunakan ETP, yang lain juga,” tukasnya.

Sementara , Kepala KPw Bali, Trisno Nugroho mendorong penggunaan ETP di lingkungan Pemda Bali termasuk kabupaten/kota.

” Dengan menggunakannya ETP maka lebih akuntable, transparan dan mudah. Pasalnya dana yang masuk langsung ke kas negara, tidak ada lagi yang tercecer,” jelas Trisno.

Menurutnya,  ketika pendapatan daerah naik, artinya buat masyarakat juga bagus karena prosesnya sangat mudah dan tentu hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat karena hasil dari pendapatan daerah yang meningkat, di Bali implementasi Qris telah dikerjasamakan dengan BPD Bali.

” Disamping itu transaksi ETP ini lebih murah. Kalau menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) macam kartu debet kena biaya 1 persen, ETP hanya 0,7 persen. Karena aplikasi ini berbasis jaringan, pihak penyelenggara juga sudah menyiapkan jaringan bekerjasama dengan provider yang ada,” ungkap Kepala Group Sistem Pembayaran Ritel dan Pegelolaan Uang Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo didampingi Ira Hayatunnisma dari Kementerian Dalam Negeri RI.

“Bali, salah satu provinsi yang kita jadikan pilot project ETP. Dan 1 Januari 2020 serentak di seluruh Indonesia akan mulai menggunakan Qris,” kata Pungky.

Pungky menambahkan, ETP bisa membantu pembayaran pemda, untuk retribusi pasar, pajak daerah seperti PHR, semuanya harus menggunakan Qris sebagai fasilitas transaksi. Paling tidak katanya dari segi infrastruktur jadi lebih murah, tidak perlu ada EDC dan lain sebagainya, lebih murah, lebih transparan, akuntable, efisien dan tercatat.

“Dengan mulai digunakannya Qris, tidak ada lagi monopoli, semua standar menggunakan Qris, semua uang elektronik harus menggunakan Qris,” harapnya.

Pemerintah berharap agar ada komitmen dari para kepala daerah, para Sekda, serta seluruh OPD terkait, untuk segeraa merealisasikan transsksi non tunai, terutama untuk potensi PAD yang strategis seperti pajak, retribusi daerah dan sebagainya. Sektor ini diyakini bisa menaikkan PAD dan mencegah kebocoran-kebocoran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja atau human eror.

” Tantangan yang dihadapi adalah jaringan internet, kondisi listrik yang belum memadai dan banyak daerah yang masih mengalami black spot,” tutupnya.

(078)