Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Melalui Katalog Elektronik
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 8 Agt 2024
- visibility 156
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Kamis 08 Agustus 2024
Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Melalui Katalog Elektronik
Bali, indonesiaexpose.co.id – Guna mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui katalog elektronik, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, turut berpartisipasi dalam kegiatan optimalisasi yang dilaksanakan LKPP, di Mercure Hotel Sanur, pada Kamis (8/8/2024).
Sekda Alit Wiradana pada kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah potensial dalam percepatan penyerapan produk dalam negeri dan juga langkah pemberdayaan UMKK. Pemanfaatan produk dari UMKK memiliki potensi besar dalam pembangunan daerah.
“Penggunaan produk dalam negeri bukan hanya bentuk cinta tana air, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa dan memperkuat perekonomian Kota Denpasar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra menyampaikan LKPP juga mendorong Pemda untuk memproses pengadaannya salah satunya melalui konsolidasi dan katalog elektronik. Ia berpendapat bahwa melalui Katalog Elektronik agar proses PBJ dapat dilakukan dengan lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu, maupun biaya.
“LKPP telah memberikan kemudahan proses bisnis pengadaan barang/jasa lewat katalog elektronik sehingga proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, simple, efisien, harganya transparan, hasilnya transparan, tidak ada yang disembunyikan. Sejalan dengan itu, LKPP juga menugaskan pendamping (probity advisor) dan mendorong dibentuknya clearing house di seluruh K/L/Pemda agar dapat memberikan solusi terhadap isu atau permasalahan yang dihadapi oleh K/L/Pemda dalam proses pengadaan barang/jasa tanpa harus ke LKPP, ” ujar Fendy.
Melihat manfaat yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, Fendi mengatakan bahwa LKPP berharap agar nilai penggunaan PDN dan UMKK dalam belanja pemerintah dapat semakin meningkat setiap tahunnya.
(112)
- Penulis: Admin
