Bupati   Sanjaya  Perkuat  Tatat  Kelola,  Cegah  Korupsi  Di  Daerah

Tabanan, Kamis 05  November  2026

Bupati   Sanjaya  Perkuat  Tatat  Kelola,  Cegah  Korupsi  Di  Daerah

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi terus didorong Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bupati Sanjaya menegaskan, koordinasi pencegahan korupsi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, penguatan tata kelola juga berkaitan erat dengan upaya menyelamatkan aset dan keuangan daerah, sehingga seluruh sumber daya milik pemerintah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi,” tegas Sanjaya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik dari tahun ke tahun.

” KPK menempatkan pengelolaan dan pengamanan aset sebagai salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta berada dalam penguasaan fisik yang jelas,” pungkas Nuruh.

Koordinasi lintas pemerintah daerah se-Bali ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan  Korupsi  Menjadi  Kunci,  Agar  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Benar – Benar  Kembali  Untuk  Kepentingan   Masyarakat.

( 072 )