Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemkab Karangasem Undang Pemkot Denpasar Paparkan LAKIP dan Tata Kota.

Denpasar, Kamis  16  Mei  2019

Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemkab Karangasem Undang Pemkot Denpasar Paparkan LAKIP dan Tata Kota.

Ket.Foto: Pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Karangasem yang pada Selasa (14/5) kemarin mengundang Pemkot Denpasar untuk memaparkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Tata Kota di Wantilan Kantor Bupati Karangasem.

BALI, INDEX  – Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Karangasem yang pada Selasa (14/5) kemarin mengundang Pemkot Denpasar untuk memaparkan kiat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Tata Kota di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Dalam kesempatan tersebut jajaran Pemkot Denpasar dipimpin Sekda AAN. Rai Iswara mengajak beberapa pimpinan OPD seperti Assisten I Made Toya, Asisten III IGN Eddy Mulya, Plt. Kepala Bappeda Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala BPKAD Pasek Mandira, Kabag Organisasi IB. Alit Adi Merta, Kabag Adbang Cipta Sudewa serta Kabag Humas dan Protokol Dewa Gede Rai disambut hangat Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri dan Sekda Kabupaten Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi.

Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi berupa Perencanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak akan menemui rintangan bila dilaksanakan secara bersama. “LAKIP Kota Denpasar memperoleh nilai BB melalui proses yang panjang sehingga memperoleh nilai 70.07 ditahun 2018

Tentu pelaksanaan reformasi birokrasi ini harus dilaksanakan berdasarkan semangat untuk terus mengejar kualitas diri. Dalam berkomunikasi jangan sampai ada stagnasi komunikasi serta didasari kesungguhan dalam bekerja,” ucap Rai Iswara.

Lebih lanjut dikatakan Sekda Rai Iswara, Pemerintah Kota Denpasar menargetkan tahun 2019 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencapai nilai A. Mengingat untuk pelaksanaan SAKIP dan LAKIP perlu adanya pemahaman yang sama dari tingkat pimpinan sampai pada staf untuk setiap pelaksanaan program. semua pegawai dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar harus tahu tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sedangkan untuk perumusan kebijakan teknis dilaksanakan badan dan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Terkait dengan pemahaman SAKIP, Rai Iswara menyampaikan semua pegawai harus tahu core bussines atau tupoksi masing-masing OPD.

Menurutnya, SAKIP merupakan sebuah sistem pengintegrasian antara perencanaan (planing), penganggaran (budgeting), dan manajemen kinerja (performance). Kalau masuk ke areal SAKIP semua OPD dapat terus meningkatkan langkah integrasi program di masing-masing OPD.

SAKIP ini sangat diperlukan, mengingat masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga dalam capaian integrasi tersebut BAPPEDA dan BPKAD telah difasilitasi melalui sisterm elektronik melalui E-Planning dan E-Budgeting.

Di samping itu juga perlu ditekankan pada penyusunan budget anggaran yang dapat terus mengacu pada Renstra berupa dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tidak boleh saat ini mengganggarkan tanpa berpatokan pada RPJMD dan Renstra.

“Program-program yang sudah berjalan dan diimplementasikan secara baik, sehingga program yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

Sementara, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri menyambut kedatangan Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara beserta jajaran nya untuk melaksanakan pemaparan ini. “Apresiasi kami terhadap Pemerintah Kota Denpasar dalam membantu pembangunan di Kabupaten Karangasem yang telah dilaksanakan dengan sangat luar biasa. Perencanaan Lakip dan Sakip serta deretan prestasi yang diperoleh Pemkot Denpasar dibidang reformasi birokrasi semoga dapat dipelajari sebagai contoh di Kabupaten Karangasem.” ungkap Mas Sumatri.

“Bila memungkinkan, nantinya juga dapat digelar Diklat Reformasi Birokrasi yang diikuti OPD Pemkab Karangasem di Kota Denpasar sehingga dapat dijadikan titik fokus dalam pembelajaran terkait pembangunan dari Pemkot Denpasar kepada Pemkab Karangasem. Oleh karena itu, Pemda Karangasem mengundang Pemerintah Kota Denpasar untuk memaparkan LAKIPnya dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas LAKIP tersebut. Selain itu Denpasar juga terkenal karena penataan kota, salah satunya adalah Program Revitalisasi Sungai – sungai yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi ikon Kota Denpasar. Dengan menerima pemaparan perencanaan tata kota di Denpasar, semoga dapat dijadikan referensi untuk penataan kota di wilayah kami.

“Saya berharap dengan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi dalam perencanaan kinerja serta tata kota di Kabupaten Karangasem sehingga akan berdampak pada meningkatnya nilai LAKIP serta baiknya tata kota di Kabupaten Karangasem,” ujarnya.

(002/IE)