Sidang akhir WPFSD ke-3 Menghasilkan Kesepakatan “Bali Roadmap”

Kuta, Kamis  6  September  2019

 

Sidang akhir WPFSD ke-3 Menghasilkan Kesepakatan “Bali Roadmap”

Penutupan kegiatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Kuta-Bali, Kamis (6/9/2019).(Foto/indonesiaexpose.co.id/072)

 

BALI,  INDEX  –  World Parliamentary Forum on Sustainable Development diakhiri ini dengan diadopsinya kesepakatan bersama yang dinisiasi oleh DPR RI yakni Bali Roadmap melalui sidang yang dipimpin oleh Dr. Nurhayati selaku ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ketua WPFSD.

Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang. Dalam dokumen ini menenkankan pentingnya : (1) pemenuhan hak – hak kebutuhan dasar manusia tanpa tekecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. (2) mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat (3) mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

” Ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan Hak – Hak Asasi Manusia,” kata Wakil ketua DPR, Dr. Fadli Zon yang mewakili DPR RI di sesi pembacaan National Statement di Kuta-Bali, Kamis (6/9/2019).

Menurutnya, pentingnya parlemen untuk melakukan autokritik pada data-data pembangunan dari pemerintah masing-masing negara sebagai bentuk mekanisme mengecek dan kesiimbangan untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan berjalan dengan baik.

Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (bksap).

” Kami mengapresiasi yang dilakukan parlemen Indonesia, sehingga bisa berkumpul dan saling bertukar pengalaman antaranggota parlemen yang hadir dalam pertemuan ini.Kita telah membahas berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi dunia .Semoga pertemuan ini akan bermanfaat dimasing-masing negara,”imbuhnya.

Ketua WPFSD Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) masih belum sempurna. Kendati demikian, TPB menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi ketimpangan dibandingkan dengan Milenium Development Goals (MDGs).

“Sesi National Statement ini akan berkontribusi positif dan kontsruktif terhadap hasil WPFSD yaitu Bali Roadmap, “ kata politisi perempuan partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Sebelum sesi National Statement, Nurhayati juga memimpin pembahasan Bali Roadmap yang dihadiri ketua delegasi masing – masing negara. “Pembahasan, sambung dia, berjalan sangat kondusif dan konstruktif. “ Delegasi mengapresiasi dan menyetujui draf Bali Roadmap, “ pungkasnya .

Hari kedua World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) menghelat sesi National Statement yaitu forum masing-masing dari puluhan negara memaparkan pandangan dan praktik terbaik ihwal implementasi SDGs terutama dalam mengatasi ketimpangan. Sesi dipimpin Nurhayati Ali Assegaf sebagai Ketua WPFSD dan diawali presentasi Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Gabriela Cuevas Barron.

(072)