R. Bambang. SS Ketua Umum CIC : Dua Menteri Jokowi Bukan Yang Terakhir, Masih Ada Menteri Yang Terlibat Kasus Korupsi

Jakarta, Minggu  6  Desember  2020

 

R. Bambang. SS Ketua Umum CIC : Dua Menteri Jokowi Bukan Yang Terakhir, Masih Ada Menteri Yang Terlibat Kasus Korupsi

JAKARTA, indonesiaexpose.co.id  – Ketua Umum Corruption Investigastion Commiittee (CIC) R. Bambang. SS mengatakan, bahwa kasus korupsi dua menteri dalam beberapa waktu terakhir, semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja partaim politik.

Menurut Bambang, berdasarkan hasil survei yang dilakukan banyak lembaga terhadap kinerja lembaga demokrasi, posisi partai politik selalu berada di tingkat bawah, yang menandakan bahwa publik tidak puas.

“Saya menilai, dengan adanya kasus ini, memperparah kepercayaan publik terhadap partai politik,” ujar Bambang di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Sebagai catatan ,pada akhir November 2020 ,Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Edhy diduga menerima suap senila Rp.9,8 miliar.

Edhy sebelumnya merupakan Anggota Dewan Pembina, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Partai Gerindra. Total kekayaan Edhy, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp7,4 miliar.

Setelah itu pada awal Desember 2020, KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, karena diduga menerima suap senilai Rp17 miliar, yang merupakan “fee” dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19.

Juliari merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum. Total kekayaan Juliari berdasar LHKPN, disebutkan mencapai Rp 48 miliar.

Mensos Juliari Peter Batubara tiba di gedung KPK, Minggu dini hari 6 Desember 2020.Seperti diketahui bersama, Mensos Juliari Peter Batubara datang ke KPK dini hari tadi dengan berpakaian serba hitam.Selepas diduga menerima suap senilai Rp17 miliar, Mensos Juliari Peter Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Mensos Juliari diduga menerima bayaran pada pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek.

KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yang kini masih belum diketahui keberadaannya.

Selain itu, ada dari pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabukke. KPK juga telah mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar.

” Ini sebagai hal yang ‘luar biasa’, karena pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru berlangsung selama satu tahun lebih sedikit ini, sudah dua menteri sudah ditangkap oleh KPK karena tindak pidana korupsi, sebagaimana diberitakan beberapa media cetak maupun online, “KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Korupsi, jelas dalam kasus ini termasuk “Lingkar Kekuasaan” atau “Lingkaran Setan”,ujar R. Bambang. SS

Kita bisa lihat pada era pertama Jokowi ada satu menteri, Idrus Marham, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan akhirnya pidana karena melakukan tindak pidana korupsi walaupun hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu lama oleh pihak Pengadilan.

“Sekarang kita tahu bahwa dua menteri yang dicokok ini berasal dari pemerintahan yang paling tidak, di mana kita tahu bahwa mereka semua dari partai besar, “sambungnya.

PDIP sebagai partai yang mendominasi kursi, dan Gerindra nomor tiga setelah Golkar.

R. Bambang. SS Ketua Umum CIC menuturkan,”Mungkin para menteri yang terciduk KPK, beranggapan pihak KPK bahwa sudah lumpuh, sehingga mereka bisa melakukan tindak pidana korupsi secara bebas.

“Dengan memiliki pengaruh dipartai yang besar, dianggap KPK sudah di bawah kekuasaan pemerintah ,sehingga mereka merasa “Manusia Super Power”, ungkap Bambang.

Ketua Umum CIC R. Bambang. SS menegaskan, jika pemerintahan Joko Widodo tidak tegas menindak pelaku korupsi, dan memimpin langsung untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan jangan berharap korupsi akan sirna di Indonesia.

“Sebab Tindak Pidana Korupsi harus diberantas,siapapun yang terlibat harus dihukum, karena hal ini sudah harga mati buat para koruptor ,” tutur Bambang.

Kita bisa melihat bersama, yang mana Negara Indonesia kini sedang dalam kesulitan yang sangat besar dikarenakan virus Covid-19.Namun masih ada para pejabatn tega juga menerima uang suap dari dana bansos covid 19, serta melakukan tindak pidana korupsi.

” Saya yakin, Edhy Prabowo, Juliari P Batubara, bukan menteri yang terakhir dalam target, masih ada beberapa menteri lagi yang akan terciduk KPK, dimana CIC sudah melaporkan hal ini ke KPK. Pusaran Kekuasaan ini sudah terlihat jelas, dan sudah berakar dan menguntungkan diri pribadi dan kelompok,” kata Bambang.

CIC berharap kepada KPK akan terus berani menabrak mereka yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun orang tersebut berada di lingkaran kekuasaan, termasuk para Gubernur dan Bupati serta walikota yang terlibat korupsi bansos dana covid 19.

Bambang menuturkan, hal ini seharusnya menjadi peringatan dan memberikan kesadaran untuk Presiden Jokowi, agar mengangkat seorang menteri harus lebih baik lagi, demi kemajuan negara, jangan biarkan menteri menteri menggerogoti uang rakyat.

Bambang berpendapat, tidak bisa dipastikan seseorang yang kaya tidak mungkin korupsi, semua tergantung ahlak dan keimanan seseorang.

“Jadi untuk menepatkan pisisi menteri tidak harus tergantung partai besar yang belum tentu amanah kadernya, yang terpenting amanh dan berahlak dan memiliki keimanan. Jika ada menteri yang terlibat ,negara haru berani dan segera menyita seluruh kekayaannya dan miskinkan keluarga yang terlibat korupsi, dan pelaku korupsi agar diganjar “hukuman mati”,”pungkasnya.

(Ton/009)