Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Penyaluran bantuan sosial di duga tidak  tepat sasaran

Penyaluran bantuan sosial di duga tidak  tepat sasaran

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 7 Apr 2022
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kediri, Kamis  07  April  2022

 

Penyaluran bantuan sosial di duga tidak  tepat sasaran

(APBDes)T.A.2021 Desa  Desa Watugede, Kecamatan Puncu – Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

 

Jawa  Timur, indonesiaexpose.co.id –  PKH, BLT, BPNT atau bantuan sosial lainnya di berikan pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.Berbagai bansos yang diberikan pemerintah kepada rakyat bertujuan untuk membantu perekonomian warga yang kesulitan salama pandemi.

Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui BLT Dana Desa dalam penanganan COVID-19. Namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut, sebab kenyataan di lapangan masih ada penyimpangan atau maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Masyarakat yang kurang mampu menjadi sasaran utama penerima bantuan dari pemerintah.Pada kenyataannya dana bansos justru sering diterima pihak yang tidak sesuai kriteria.

” Selama ini dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Ia mengaku sejak kasus pandemi ini kondisi ekonomi rumah tangganya benar-benar terpuruk,” ungkap oleh salah Ayuningtyas salah satu warga Desa Watugede, Kecamatan Puncu – Kabupaten Kediri kepada jurnalis indonesiaexpose.co.id di Kediri, Jawa Timur, Kamis (07/4/2022) .

Sementara  Sri Mintayu Ibu kandungnya yang bernama yang tinggal serumah dengan Ayuningtyas menambahkan, pihaknya  serumah ada tiga kk, Ayuningtyas bersama suami dan anak memang sejak dulu tidak pernah mendapat bansos dalam bentuk apapun, ekonominya cukup berat apalagi ia memiliki anak yang sudah SD, dan suaminya sebagai sopir.

” Saya  pernah menanyakan tidak diberikannya bansos kepada Ayunintyas ke Kepala Desa beserta pamongnya. Namun pertanyaannya justru dijawab, “Nama itu sudah dicoret wong dukuran (orang atas – red), coba saja tanyakan ning wong dukuran,” tiru Sri.

Hal yang sama dirasakan Fitria beserta suami dan 2 orang balitanya warga RT 01 RW 03, padahal yang bersangkutan orang asli Dusun Sawahan Desa Watugede. Orang tua kandungnya yang sering dipanggil Mbah Jan membenarkan, bahwa Fitria bersama suami sama sekali tidak menerima bantuan sosial baik PKH, BLT, BPNT atau bantuan sosial lainnya.

Menurutnya bantuan-bantuan tersebut lebih mengarah kepada mereka masih punya hubungan dengan aparat desa. “Itu faktanya,” ucap Mbah Jan saat dihubungi via seluler (Kamis, 7/4/2022).

Hal lain juga dialami seorang janda tua bernama Binti Wasiah RT.02 RW.03 Dusun Sawahan mengatakan kepada media ini, Awal pandemi saya mendapat BLT total 600 ribu, dan diambil tiga kali, yang pertama senilai 200 ribu diambil di Balai Desa Gadungan, sedangkan yang kedua dan ketiga diambil di Balai Desa Sidomulyo.

Ia juga mengaku pernah mendapat beras (5 kg) 1 kali saja. Namun dengan nada sedih Wasiah menyambung, “Hanya itu saja saya menerima bantuan, untuk saat ini sama sekali tidak mendapat bantuan lagi, padahal ekonomi saya benar-benar terpuruk.”

Hal senada juga diungkapkan Warga Desa Watugede lainnya yang bernama Tutik warga RT.03 RW.01 kepada wartawan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah desa yang tiba-tiba menyetop bantuan ke pihaknya. “Mestinya disampaikan ke kami mengapa bantuan sosial ini dihentikan tanpa pemberitahuan, sampai-sampai saya berpikir dihentikan atau dialihkan ke pihak lain.

Anak saya sampai protes, kami anak banyak dan ekonomi terdampak covid,” cetus Tutik. Ia berharap pemerintah desa bisa menjelaskan secara transparan apa yang terjadi dengan pembagian bantuan sosial yang terkesan tertutup.

“Terima kasih pak, dalam pembagian BLT tidak ada pro dan kontra memang warga yang benar-benar yang belum dapat dari yang lain, ini dimasukan BLT, jadi tidak ada penerima dobel pak,” kata Joko Kepala Desa Watugede ikonfirmasi awak media via seluler,

Ia menegaskan, dalam pembagiannya sudah sesuai prosedur, setiap penerima per orang difoto satu per satu, dan untuk data jumlah penerima Bansos Kades mengaku tidak hafal, dan harus melihat data yang ada di kantor desa, mohon maaf pak saya tidak bisa beri info banyak karena sedang sakit.

(Irman 034/Tham 008)

 

 

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Jabar Cek Pos PPKM Mikro di Wilayah Hukum Polres Purwakarta

    Kapolda Jabar Cek Pos PPKM Mikro di Wilayah Hukum Polres Purwakarta

    • calendar_month Selasa, 9 Mar 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Bandung,  Selasa 9 Maret 2021   Kapolda Jabar Cek Pos PPKM Mikro di Wilayah Hukum Polres Purwakarta   Kapolda Jabar lrjen Pol Drs Ahmad Dofiri, M.Si bersama Bupati Purwakarta lakukan pengecekan Pos PPKM Mikro di Wilayah Hukum Polres Purwakarta, Selasa (9/3/2021).   JAWA BARAT, indonesiaexpose.co.id –  Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si didampingi […]

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Denpasar,Sabtu 30  Oktober  2021   Sekda Denpasar IB. Wiradana Terima Kunjungan Kehormatan Komandan KRI Bima Suci       Bali,  indonesiaexpose.co.id   –  Sekda Denpasar, IB Alit Wirdana menerima Courtessy Call atau kunjungan kehormatan dari rombongan KRI Bima Suci-945 yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jala Krida (KJK) tahun 2021, di Kantor Walikota Denpasar pada Kamis […]

  • Kemenekraf Fasilitasi Kreator Konten Indonesia untuk Bentuk Asosiasi

    Kemenekraf Fasilitasi Kreator Konten Indonesia untuk Bentuk Asosiasi

    • calendar_month Jumat, 13 Des 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta, Jumat 13 Desember 2024 Kemenekraf Fasilitasi Kreator Konten Indonesia untuk Bentuk Asosiasi   (foto:ist)   Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) memfasilitasi para kreator konten Indonesia untuk membentuk asosiasi sebagai wadah berkreasi, payung perlindungan, serta instrumen untuk bersinergi dengan pemerintah dan sektor hexahelix ekonomi kreatif (ekraf). Diskusi ini dilaksanakan di Hotel […]

  • Seluruh Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkualitas, Pajak Daerah dan Retribusi

    Seluruh Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkualitas, Pajak Daerah dan Retribusi

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle 080
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Denpasar, Selasa  14  April  2026 Seluruh Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkualitas, Pajak Daerah dan Retribusi   Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/4/2026).   Bali , indonesiaexpose.co.id —  Seluruh Fraksi DPRD Bali mengapresiasi dan mendukung dua Raperda strategis yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster. Dua Raperda itu mengatur tentang […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Selasa, 13 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Bali,  Rabu  14  September 2022 Renungan  JOGER  

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Tangerang, Senin 24  Agustus  2020    

expand_less