Eks Bos PHRI Badung Ingatkan Ancaman Serius Pembangunan Gedung Tinggi:  Jangan Korbankan Jati Diri Pulau Dewata

Denpasar, Jumat  29  Mei  2026

Eks Bos PHRI Badung Ingatkan Ancaman Serius Pembangunan Gedung Tinggi:  Jangan Korbankan Jati Diri Pulau Dewata

Mantan Executive Director PHRI Badung Made Sulasa Jaya, serta anggota pengurus PATA Bali  Pacific Asia Travel Association Bali (PATI BALI )

Bali ,  indonesiaexpose.co.id   — Wacana pembangunan gedung bertingkat tinggi di Bali kembali memantik perdebatan panas. Kali ini, peringatan keras datang dari mantan Executive Director PHRI Badung, Made Sulasa Jaya, yang menegaskan bahwa persoalan Bali bukan sekadar keterbatasan lahan, melainkan ancaman serius terhadap daya dukung pulau secara keseluruhan.

Mantan Executive Director PHRI Badung Made Sulasa Jaya, serta anggota pengurus PATA Bali  Pacific Asia Travel Association Bali (PATI BALI ) menilai pemahaman tentang Bali menjadi persoalan paling mendasar dalam menentukan arah pembangunan.

“Persoalan Bali bukan sekadar kekurangan lahan, melainkan keterbatasan daya dukung pulau yang unik dan otentik yang melahirkan budaya berbeda dari pulau lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan di Bali tidak boleh hanya diukur dari tingginya bangunan yang berdiri atau masifnya investasi yang masuk. Yang jauh lebih penting adalah memastikan Bali tetap hidup dengan identitas budaya, spiritualitas, dan kelestarian lingkungan yang terjaga.

GEDUNG TINGGI BUKAN SOLUSI TUNGGAL

Belakangan, muncul pandangan bahwa pembangunan vertikal atau gedung tinggi menjadi solusi penyelamatan lahan Bali dari alih fungsi yang semakin masif. Logikanya sederhana: semakin tinggi pembangunan, semakin sedikit tanah yang digunakan.

Namun Sulasa Jaya mengingatkan, logika tersebut terlalu sempit dan berpotensi menyesatkan.

Bali bukan hanya menghadapi persoalan luas tanah, tetapi tekanan besar terhadap air bersih, pengelolaan sampah, kemacetan, energi, hingga kapasitas sosial budaya masyarakat adat.

“Bangunan tinggi memang bisa menghemat tanah, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan air, energi, limbah, dan mobilitas kendaraan. Ini justru bisa memperbesar tekanan terhadap Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bali adalah ruang hidup yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga budaya dan spiritual. Kawasan suci, desa adat, hingga lanskap budaya memiliki batas toleransi terhadap pembangunan.

“YANG DIPERTARUHKAN BUKAN TANAH, TAPI MASA DEPAN BALI”

Sulasa Jaya mengingatkan, jika pembangunan terus melampaui kapasitas sosial dan ekologis, maka yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi jati diri Bali itu sendiri.

Menurutnya, perdebatan soal gedung tinggi tidak boleh berhenti pada isu penghematan lahan. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah:

Apakah Bali masih mampu menanggung dampak pembangunan tersebut?
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya luas tanah tersisa, melainkan masa depan Pulau Dewata sebagai wilayah dengan sumber daya terbatas namun memiliki keunikan budaya yang tak tergantikan.

6 SOLUSI SELAMATKAN BALI

Dalam pandangannya, Sulasa Jaya menawarkan enam langkah strategis agar pembangunan Bali tetap berjalan tanpa menghancurkan identitasnya:

1. Batasi pertumbuhan berdasarkan daya dukung lingkungan
Pembangunan wajib mempertimbangkan ketersediaan air, kesiapan infrastruktur, manfaat bagi masyarakat, serta dampak lingkungan.
2. Lindungi sawah dan kawasan konservasi
Lahan pertanian Bali dinilai bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian penting sistem budaya dan ekologis pulau.
3. Fokus pembangunan di zona pertumbuhan yang telah direncanakan
Pembangunan tidak boleh dilakukan sembarangan agar kawasan desa adat, wilayah suci, dan kawasan lindung tetap terjaga.
4. Ubah paradigma pariwisata massal ke pariwisata berkualitas
Bali diminta berhenti mengejar jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya, dan mulai fokus pada kualitas ekonomi dengan dampak lingkungan lebih kecil.
5. Prioritaskan pengelolaan air, sampah, energi, dan transportasi
Menurutnya, Bali tak akan terselamatkan hanya dengan mengubah aturan tinggi bangunan tanpa membenahi infrastruktur dasar.
6. Libatkan desa adat dan masyarakat lokal dalam tata ruang
Masyarakat Bali dinilai harus menjadi pengambil keputusan utama, bukan sekadar penonton pembangunan.
PESAN KERAS UNTUK MASA DEPAN BALI
Di akhir pernyataannya, Sulasa Jaya melontarkan pesan yang dinilai menjadi alarm serius bagi para pengambil kebijakan.
“Masa depan Bali tidak ditentukan oleh seberapa tinggi bangunan yang diizinkan berdiri, tetapi oleh keberanian menetapkan batas.”
Sebuah peringatan keras: ketika kapasitas Bali dihormati, pembangunan bisa berkelanjutan. Namun jika diabaikan, pertumbuhan hari ini bisa berubah menjadi beban berat bagi generasi Bali di masa depan.

APRESIASI UNTUK PANSUS TRAP DPRD BALI

Dalam pernyataannya, Made Sulasa Jaya juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis Pansus Tata Ruang dan Perlindungan (TRAP) DPRD Bali yang dinilai serius menjaga marwah tata ruang Pulau Dewata di tengah derasnya tekanan investasi dan pembangunan.

Menurutnya, rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali mencerminkan sikap progresif yang tidak hanya melihat pembangunan dari sisi ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai fundamental Bali sebagai pulau budaya dan spiritual.

“Saya mengapresiasi langkah Pansus TRAP DPRD Bali yang mencermati sisi esensial terkait batas ketinggian bangunan di Bali. Pendekatan ini sangat penting karena berbasis nilai, tidak semata-mata soal investasi atau pertumbuhan fisik,” tegasnya.

Ia menilai, evaluasi yang dilakukan Pansus TRAP telah menempatkan aspek perlindungan lingkungan, daya dukung kawasan, estetika Bali, dan kelestarian budaya sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pendekatan tersebut juga mempertimbangkan faktor teknis dan sosial masyarakat Bali secara menyeluruh.

Bagi Sulasa Jaya, catatan strategis Pansus TRAP menjadi landasan objektif yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan, termasuk pengawasan proyek serta penegakan aturan tata ruang.

“Setiap pembangunan harus dikendalikan secara terukur, selaras dengan prinsip keberlanjutan, serta tetap menghormati karakter khas Bali. Jangan sampai Bali kehilangan wajahnya hanya karena mengejar pertumbuhan tanpa batas,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa menjaga Bali bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, budaya, dan masa depan generasi Bali.

(080/071)