Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali »

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 12 Jul 2022
  • visibility 274
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Selasa 12 Juli 2022

Wayan Koster, Gubenur Bali : RUU Provinsi Bali segera disahkan jadi Undang – Undang

 

Bali, indonesiaexpose.co.id – Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Junimart Girsang di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada, Senin 11 Juli 2022 dan dihadiri oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T. Sutiawarman, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Mochamad Hatta.

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutanya menyampaikan, sudah sejak lama kedatangan Komisi II DPR RI ini ditunggu-tunggu, dan baru sekarang terwujud sesuai dengan harapan dan aspirasi kami di Provinsi Bali, karena Pemerintah Provinsi Bali sangat berharap kepada DPR RI mengenai posisi pemerintah Bali yang masih diatur bersama NTB dan NTT dalam satu Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Karena itulah, saya selaku Gubernur Bali mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Provinsi Bali untuk melakukan penyesuaian dengan Undang – Undang yang lama,” kata mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Gubernur Bali jebolan ITB ini lebih lanjut melaporkan sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti adanya pandemi Covid-19 yang telah ikut memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Bali yang tercatat sepanjang sejarah.

Atas hal itulah, mantan Peneliti Balitbang Depdikbud Republik Indonesia Tahun 1988 sampai 1994 ini melakukan langkah preventif melalui kebijakan baru di Pemerintah Provinsi Bali dengan mengeluarkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali yang bertujuan untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan memiliki 6 pilar sektor unggulan. Yaitu, 1) Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata.

“Keenam sektor ini telah dijadikan contoh dan dokumen transformasi ekonomi nasional oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo, pada tanggal 3 Desember 2021,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Ke depan, kata Wayan Koster bahwa perekonomian Bali akan betul-betul mengandalkan sumber daya alam dan tradisi yang ada serta keunggulan sumber daya manusianya sesuai prinsip Trisakti Bung Karno yaitu, Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Gubenur Koster memaparkan, seperti saat ini, kami telah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada produk lokal Bali mulai adanya :

  1. ) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali
  2. ) Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
  3. ) Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/atau Destilasi Khas Bali
  4. ) Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali
  5. ) Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali

Mengenai promosi garam tradisional lokal Bali yang terus digencarkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Gubernur Wayan Koster menyampaikan aspirasi terhadap Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang menghambat penjualan garam tradisional lokal Bali.

“ Ini tidak produktif, karena saat ini Kita malah mengimpor garam, sehingga atas hal itulah Saya mengeluarkan Surat Edaran Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali agar garam lokal Bali bisa beredar di minimarket, pasar modern hingga swalayan,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya menegaskan berdasarkan kebijakan tersebutlah IKM/UMKM di Bali mengalami peningkatan penjualan.

Selanjutnya, Gubernur Bali juga membahas mengenai minuman tradisional lokal Bali yaitu arak Bali yang saat ini telah berkembang pesat, karena mendapat ijin dari BPOM dan Pita Cukai.

“Jadi saya mohon regulasi yang berkaitan dengan kearifan lokal dan produk lokal agar diperhatikan agar mampu menjadi sumber pendapatan dan daerah serta mampu berdaya saing, karena kami di Bali tidak punya sumber emas, tambang dan lainnya, sehingga menurut kami budaya yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” jelas Wayan Koster yang tercatat telah menyelesaikan Peraturan Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan perjuangannya di dalam menangani masalah Reforma Agraria di Pulau Dewata yang tercatat telah berhasil menuntaskan: 1) Konflik Agraria sejak tahun 1960 di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Mei 2021 dan berlanjut pada tanggal 22 September 2021; 2) Konflik Agraria di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang telah terjadi sejak Tahun 1920 atau sudah 100 tahun lebih masyarakat di Tanjung Benoa tidak mendapatkan status tanah yang jelas, namun sukses dituntaskan pada tanggal 30 Mei 2022; dan 3) Konflik Agraria di Kali Unda, Semarapura Kangin, Kabupaten Klungkung yang terjadi sejak tahun 1970-an atau 52 tahun lamanya, dan tuntas diselesaikan pada tanggal 19 Juni 2022.

Sementara Ketua Tim Reses Kunjungan Komisi II DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dalam kunjungan kerjanya menyampaikan kegiatan ini dilakukan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI untuk menampung aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, khususnya terkait pemerintahan, pelayanan publik dan birokrasi, serta permasalahan pertanahan.

“Kami juga menegaskan saat ini RUU Provinsi Bali sudah tidak ada masalah dan akan segera diketok (disahkan, red), karena secara umum sudah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Undang – Undang,” tandas Junimart Girsang. (Adv)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Sabtu, 17 Jun 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Bali, Sabtu  17   Juni 2023 Ribuan Masyarakat Bali Meriahkan ‘’Creative Fun Walk Ganjar & Koster’’       Bali, indonesiaexpose.co.id – Ribuan Masyarakat Bali memadati Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon mengikuti jalan santai yang bertajuk ‘Creative Fun Walk Ganjar & Koster’ , Sabtu 17 Juni 2023 pagi. Jalan santai yang diikuti Gubernur Bali, Wayan […]

  • Wali Kota Denpasar Jaya Negara Tinjau Pembangunan RKB di Tiga SD, Progres Capai 85%, Target Desember 2026 Rampung

    Wali Kota Denpasar Jaya Negara Tinjau Pembangunan RKB di Tiga SD, Progres Capai 85%, Target Desember 2026 Rampung

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Denpasar, Senin 02  November  2026 Wali Kota Denpasar Jaya Negara Tinjau Pembangunan RKB di Tiga SD, Progres Capai 85%, Target Desember 2026 Rampung   Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, meninjau pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tiga Sekolah Dasar (SD) yang merupakan bagian dari proyek fisik strategis Kota Denpasar dalam kegiatan Monitoring […]

  • Satpol PP Diduga “Sakit Kronis”, Pansus TRAP Soroti Pembiaran Pelanggaran Tata Ruang di Nuanu

    Satpol PP Diduga “Sakit Kronis”, Pansus TRAP Soroti Pembiaran Pelanggaran Tata Ruang di Nuanu

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Tabanan,  Jumat  17  Oktober  2025   Satpol PP Diduga “Sakit Kronis”, Pansus TRAP Soroti Pembiaran Pelanggaran Tata Ruang di Nuanu   Pansus TRAP DPRD Bali Sidak ke NUANU City,   Bali, indonesiaexpose.co.id   – Panitia Khusus Penegakan Peraturan Daerah terkait Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan evaluasi lapangan terhadap hasil peninjauan […]

  • Gubernur Bali Koster  Dukung  Penyusunan RUU Statistik Sebagai Landasan Hukum yang Kuat dalam Penyediaan Data

    Gubernur Bali Koster  Dukung  Penyusunan RUU Statistik Sebagai Landasan Hukum yang Kuat dalam Penyediaan Data

    • calendar_month Selasa, 11 Apr 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Denpasar, Selasa  11  April  2023 Gubernur Bali Koster  Dukung  Penyusunan RUU Statistik Sebagai Landasan Hukum yang Kuat dalam Penyediaan Data Bali, indonesiaexpose.co.id – Kegiatan Statistik selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang keberadaannya sudah selama 26 tahun, sehingga saat ini sebagian besar normanya dianggap tidak lagi bisa menjawab semua […]

    • calendar_month Sabtu, 21 Agt 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Jakarta, Sabtu  21  Agustus  2021    

  • Truk Heboh Ramadhan (THR) XL Axiata,Temani Warga Sumenep Ngabuburit

    Truk Heboh Ramadhan (THR) XL Axiata,Temani Warga Sumenep Ngabuburit

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Madura,  Selasa  28  Mei  2019   Truk Heboh Ramadhan (THR) XL Axiata,Temani Warga Sumenep Ngabuburit JATIM, INDEX – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menggelar kegiatan spesial bagi warga Sumenep, Madura, yaitu “Truk Heboh Ramadhan” (THR). Melalui acara ini, XL Axiata mensosialisasikan paket baru “Xtra Rejeki” sekaligus mengajak warga setempat untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka […]

expand_less