Tuesday , July 1 2025
Home / Jawa Tengah / Petugas Adhoc Pilkada di Jateng Dipastikan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Petugas Adhoc Pilkada di Jateng Dipastikan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Semarang, Sabtu  23  November  2024

Petugas Adhoc Pilkada di Jateng Dipastikan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

 

(foto/ist)

 

Jawa  Tengah,  indonesiaexpose.co.id  – Badan adhoc di bawah jajaran KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang bertugas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu guna memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kerja.

Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, dalam perhelatan Pemilu 2024 lalu, sejumlah penyelenggara Pemilu adhoc meninggal dunia.

“Sehingga ini menjadi suatu keprihatinan bagi kami,” kata Nana, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, di Kantor Gubenur, Rabu (13/11/2024).

Melalui siaran tertulisnya dijelaskan, dalam Pilkada 2024 ini, pihaknya memastikan penganggaran perlindungan sosial kepada penyelenggara Pemilu adhoc. Pemprov Jateng memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas adhoc, sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Pj gubernur juga berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu selaku pemberi kerja, untuk memastikan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas adhoc.

Pemberian jaminan sosial tersebut juga sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ tanggal 3 September 2024, tentang Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi Badan Adhoc KPU dan Bawaslu.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, menyambut baik pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para penyelenggara badan adhoc pemilu. Pihaknya meminta KPU Jateng, untuk memastikan seluruh badan penyelenggara adhoc Pemilu, sudah ter-cover perlindungan jaminan sosial tersebut.

(052)

342

Check Also

Prof. Salain  : Sikap Komisi I DPRD Bali atas Sanksi Pelanggaran Perda Jelas dan Tegas

Denpasar, Kamis 26  Juni  2025 Prof. Salain  : Sikap Komisi I DPRD Bali atas Sanksi …

Kriminal Meningkat, DPRD Panggil Polda Bali

Denpasar, Selasa 24  Juni  2025 Kriminal Meningkat, DPRD Panggil Polda Bali   Komisi I DPRD Provinsi …