Dari Renon untuk Indonesia : Dialog Pancasila Sentuh Tata Ruang & Budaya Bali 

Jakarta, Sabtu  04  Oktober  2025

Dari Renon untuk Indonesia : Dialog Pancasila Sentuh Tata Ruang & Budaya Bali

 

Museum Pancasila gelar diskusi kebangsaan dan bernegara Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M.S., bersama Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha, S.H., M.H bertempat di di Museum Agung Pancasila Renon Denpasar, Bali, Sabtu 4 Oktober 2025.

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Berlangsung di Museum Agung Pancasila Renon,  Denpasar, diskusi kebangsaan dan bernegara kembali mencatat sejarah penting. Dua tokoh nasional tampil memberikan pandangan tajam soal Pancasila, hukum, dan masa depan Bali.

Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M.S., bersama Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam diskusi yang digelar di Museum Agung Pancasila Renon Denpasar, Bali, Sabtu 4 Oktober 2025.

Pendiri Museum Bung Karno, Ida Bagus Dharmika atau Gus Marhaen, menyebut diskusi ini berfokus pada upaya menjaga keharmonisan Bali dan menambah APBD Bali tanpa mengorbankan nilai budaya serta lingkungan.

Dalam pemaparannya, mantan Hakim MK Prof. Arif Hidayat menyoroti Putusan MK Nomor 90, serta menegaskan pentingnya pemahaman konstitusi dan Pancasila dalam praktik bernegara.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga tata ruang dan lingkungan hidup Bali agar tetap selaras dengan nilai-nilai budaya dan kebahagiaan masyarakat.

“ Ruang-ruang di Bali harus diatur dengan baik, agar setiap tamu merasa bahagia, aman, dan bangga berada di Pulau Dewata.,” terang mantan Hakim MK Prof. Arif Hidayat .

Sementara di kesempatan yang sama, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha  S.H., M.H., menjelaskan, langkah-langkah konkret penertiban tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang berpihak pada kepentingan pariwisata berkelanjutan.

“ Kami terus menegakkan kebenaran demi kepentingan tata ruang dan aset Bali, agar pembangunan sejalan dengan kearifan lokal, ” ungkap I Made Supartha  S.H., M.H., yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.

Diskusi juga menyinggung Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Perda 100 Tahun Haluan Bali ke Depan, serta Perda Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.

Prof. Arif memberikan apresiasi atas langkah Pansus TRAP yang dinilainya sebagai “pintu masuk premium” bagi masa depan Bali.
Ia menegaskan, kebenaran dan keadilan harus menjadi pondasi utama pembangunan daerah.

Diskusi kebangsaan di Museum Agung Pancasila Renon menjadi momentum penting memperkuat semangat berbangsa dan bernegara. Dari Renon, pesan moral bergema: Pancasila bukan hanya ideologi, tapi jalan hidup untuk menjaga Bali dan Indonesia.

(080)