Sentilan Menkeu Bikin Geger: Rp 3,6 Triliun Dana ‘Nganggur’.

Bojonegoro, Senin 03 November 2025

Sentilan Menkeu Bikin Geger: Rp 3,6 Triliun Dana ‘Nganggur’ .

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

 

Jawa  Timur,  indonesiaexpose.co.id  — Kritik tajam Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sorotannya bukan main: dana kas daerah yang menginap di bank mencapai Rp 3,6 triliun, tanpa segera digerakkan untuk kepentingan rakyat.

“Uang ini uang rakyat. Seharusnya berputar, membangun, dan menciptakan lapangan kerja, bukan diendapkan,” tegas Purbaya dalam pernyataannya, Senin (3/11/2025).

Sentilan keras itu langsung menjadi bola panas. Tak lama berselang, media sosial Bojonegoro dipenuhi unggahan warganet yang mengaku melihat berbagai proyek infrastruktur tiba-tiba dikebut—mulai dari perbaikan jalan, pembangunan drainase, hingga renovasi fasilitas publik.

Fenomena “proyek mendadak” ini memunculkan dugaan bahwa kritik dari pusat menjadi pemantik bagi Pemkab Bojonegoro untuk bergerak cepat.

Dana Triliunan Menganggur, Siapa yang Diuntungkan?

Menkeu Purbaya menegaskan, dana besar yang hanya disimpan tanpa realisasi berarti kehilangan potensi ekonomi yang signifikan.
“Setiap rupiah yang tidak diputar adalah peluang yang hilang untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Kementerian Keuangan bahkan menilai kasus Bojonegoro bisa menjadi contoh klasik lemahnya serapan APBD, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalih Hati-hati, Publik Bertanya-tanya

Pemkab Bojonegoro membela diri. Mereka menyebut dana Rp 3,6 triliun itu sengaja disimpan sebagai alokasi belanja dan proyek infrastruktur tahun depan, bagian dari manajemen keuangan yang “hati-hati.”

Namun, penjelasan ini tak sepenuhnya meredakan kritik. Publik menilai, kehati-hatian yang berlebihan justru bisa menjadi bentuk kelambanan birokrasi yang berisiko menghambat kemajuan daerah.

Efek Sentilan: Transparansi dan Akselerasi Jadi Tuntutan

Kasus ini menjadi tamparan bagi banyak pemerintah daerah lain di Indonesia. Dana idle dalam jumlah besar tak hanya memperlambat ekonomi lokal, tapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap kinerja dan transparansi anggaran.

Purbaya menegaskan, APBD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar angka di rekening pemerintah.

Bojonegoro kini berada di bawah sorotan publik—dan sentilan Menkeu tampaknya mulai menunjukkan efek jera. Warga menuntut agar setiap rupiah di kas daerah benar-benar kembali ke tangan rakyat, dalam bentuk pembangunan nyata, bukan janji semata.

(044)