“Netizen  Melawan  ” Demer  Dihujani Kritik, Pansus  TRAP  DPRD Bali  Panen  Dukungan  Publik

Denpasar, Selasa  21  Juli  2026

“Netizen  Melawan  ” Demer  Dihujani Kritik, Pansus  TRAP  DPRD Bali  Panen  Dukungan  Publik

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  Polemik penarikan anggota Fraksi Golkar Bali dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali kini tidak lagi hanya bergulir di ruang politik. Jagat media sosial meledak. Ribuan warganet ikut bersuara dan membentuk dua kutub opini yang sangat kontras.

Di satu sisi, Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menjadi sasaran kritik tajam setelah meminta kader Golkar yang tergabung dalam Pansus TRAP menghentikan keterlibatan mereka dalam berbagai agenda pansus. Keputusan tersebut memicu gelombang reaksi negatif di berbagai platform media sosial.

Kolom komentar sejumlah media lokal dipenuhi kritik pedas. Banyak warganet mempertanyakan alasan penarikan anggota Golkar di tengah upaya Pansus TRAP mengusut dugaan persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang selama ini menjadi sorotan publik. Bahkan tidak sedikit akun yang secara terbuka menyatakan kekecewaan dan menyerukan agar masyarakat mengevaluasi dukungan politik terhadap tokoh tersebut pada pemilu mendatang.

Namun di sisi lain, dukungan justru mengalir deras kepada Pansus TRAP DPRD Bali yang dipimpin Dr. (c) Made Supartha S.H.,M.H. Berbagai unggahan yang menampilkan aktivitas pansus dibanjiri komentar positif. Warganet memberikan apresiasi atas langkah inspeksi lapangan, pemanggilan pihak-pihak terkait, hingga keberanian mengungkap berbagai temuan yang selama ini dianggap luput dari pengawasan.

Salah satu komentar yang banyak mendapat respons menuliskan, “Pansus TRAP terus saja seterusnya, saya sangat mendukung untuk penataan tata ruang di Bali.” Komentar senada bermunculan, disertai desakan agar masa kerja Pansus TRAP diperpanjang sehingga pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang dapat terus dilakukan hingga tuntas.

Fenomena ini menunjukkan satu pesan kuat: isu tata ruang Bali telah berubah menjadi isu publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Bagi banyak warganet, keberadaan Pansus TRAP dinilai sebagai simbol pengawasan terhadap berbagai persoalan pembangunan, investasi, aset daerah, hingga perlindungan ruang hidup masyarakat Bali.
Pengamat menilai, derasnya dukungan publik terhadap Pansus TRAP tidak lepas dari langkah aktif pansus yang turun langsung ke lapangan, melakukan sidak, memanggil instansi terkait, serta menyampaikan hasil temuannya secara terbuka kepada masyarakat. Model pengawasan seperti ini dianggap memberikan bukti konkret bahwa fungsi kontrol DPRD berjalan dan tidak hanya berhenti pada rapat-rapat formal.

Meski demikian, opini yang berkembang di media sosial tetap harus dilihat secara proporsional karena merupakan ekspresi individu dan belum tentu merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat Bali. Namun satu fakta tidak bisa diabaikan: perdebatan mengenai Pansus TRAP kini telah menjadi perhatian nasional dan terus menyedot perhatian publik.

Dengan masa kerja Pansus TRAP yang masih berjalan, sorotan masyarakat dipastikan akan semakin tajam.

Pertanyaan yang kini bergema di ruang digital adalah: akankah tekanan politik menghentikan langkah Pansus, atau justru gelombang dukungan publik membuat pengawasan terhadap tata ruang Bali semakin kuat?

Satu hal yang pasti, suara netizen kini menjadi faktor yang tidak bisa lagi diabaikan dalam pertarungan opini seputar masa depan tata ruang Pulau Dewata.

(080)