Legislatif, OPD, dan Penyedia Sepakat Hindari Benturan Kepentingan

Rembang,  Sabtu  13  Juli  2024

Legislatif, OPD, dan Penyedia Sepakat Hindari Benturan Kepentingan

DPRD, OPD, dan Penyedia Sepakat Hindari Benturan Kepentingan , menggelar deklarasi bersama dan menandatangani pakta integritas, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (11/7/2024)(Foto/ist).

Jawa  Tengah,  indonesiaexpose.co.id  – Untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, anggota DPRD Rembang, OPD pelaksana, kecamatan, serta penyedia konstruksi dan nonkonstruksi menggelar deklarasi bersama dan menandatangani pakta integritas, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (11/7/2024). Jika melanggar, mereka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua I DPRD Rembang, Mochammad Bisri Cholil Laqouf menekankan, salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan menghindari transaksi yang bisa dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan, dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

“Sebagai wujud kepedulian dan keseriusan dalam mencegah korupsi, diperlukan pernyataan sikap antara legislatif, OPD pelaksana, dan pihak penyedia,” ujar Bisri melalui siaran resminya.

Menurutnya, isi deklarasi yang menjadi komitmen bersama ini selanjutnya dituangkan ke dalam pakta integritas. Hal itu agar setiap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, maupun pokok-pokok pikiran DPRD dapat bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, memastikan semua langkah yang diambil, bebas dari kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat luas.

Bisri menambahkan, pakta integritas tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional, setiap keputusan dan tindakan diambil berdasarkan kepentingan publik, bukan individu. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan pelaksanaan APBD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, serta mendukung upaya pencegahan korupsi di semua tingkatan pemerintahan.

(047)