DPR RI Komisi VII Sorotin Kekacauan Tata Ruang : Dari Raja Ampat hingga Kelingking Bali

Jakarta, Senin  17  November  2025

DPR RI Komisi VII Sorotin Kekacauan Tata Ruang : Dari Raja Ampat hingga Kelingking Bali

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty . Foto/ist)

Jakarta , indonesiaexpose.co.id – Kritik tajam datang dari Kompleks Parlemen Senayan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyentil Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait dugaan amburadulnya tata ruang pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata, Evita awalnya memuji kinerja Menpar yang dinilai sukses mempromosikan sektor gastronomi dan wellness tourism. Namun, Evita menegaskan bahwa promosi saja tidak cukup apabila tata ruang destinasi wisata kacau dan tidak sesuai RTRW maupun RTDN.

Evita mencontohkan dua kasus besar :

• Tambang nikel di Raja Ampat
• Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang kini dihentikan oleh Pemprov Bali

Menurut Evita, pembangunan-pembangunan tersebut lolos karena adanya persoalan serius di sistem OSS – Online Single Submission, yang dinilai tidak melibatkan komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Tata ruang destinasi kita kacau. Banyak bangunan tidak sesuai RTRW dan RTDN. Termasuk tambang nikel di Raja Ampat dan lift kaca di Kelingking yang tak pernah dikomunikasikan ke daerah. Investornya cuma bilang: kami dapat izin OSS,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty
dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Evita menjelaskan, ketika Komisi VII melakukan kunjungan ke Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menerangkan bahwa sistem OSS berjalan tanpa koordinasi dengan bupati maupun gubernur. Hal ini menyebabkan proyek-proyek yang tidak sesuai tata ruang tetap berjalan.

Evita menegaskan, meski bukan kesalahan Menpar, persoalan tata ruang pariwisata harus dipimpin langsung oleh Widiyanti sebagai kementerian sektor wisata.

“Ini memang bukan kesalahan Ibu Menteri. Tapi karena menyangkut pariwisata, Ibu yang harus menjadi leader untuk menyelesaikannya, ” ungkap Evita.

Selain Bali dan Raja Ampat, Politikus PDIP ini juga menyoroti persoalan tata ruang di Kalimantan Utara, Labuan Bajo, hingga Pulau Komodo, yang menurutnya semakin tumpang tindih antara kawasan pariwisata dan industri.

Ia berharap tata tuang yang amburadul di RI bisa diselesaikan dengan baik.

“Kita ke Kaltara ya, di daerah pariwisata ada industri, ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah ini kalau kita nggak benahi sekarang ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata leading-nya untuk duduk dengan K/L, K/L terkait untuk sistem sistem ini, Bu,” imbuhnya.

Evita mendesak Menparekraf memimpin koordinasi lintas kementerian untuk memperbaiki sistem OSS dan menegakkan tata ruang pariwisata yang berkelanjutan.

Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah bergerak cepat memperbaiki tata ruang destinasi wisata agar pembangunan pariwisata jangka panjang tidak semakin kacau. Perkembangan isu ini akan kami laporkan selanjutnya.

(002)