Diduga Langgar Sempedan Pantai , Komisi  I  DPRD  Bali  Sidak   Dua  Bangunan   Di  Lovina

Buleleng, Jumat  13  November  2026

Diduga Langgar Sempedan Pantai , Komisi  I  DPRD  Bali  Sidak   Dua  Bangunan   Di  Lovina

Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Komisi I DPRD Provinsi Bali kembali bergerak mengawasi dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan pesisir Bali. Jumat (13/11/2026), Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Dua lokasi yang diperiksa yakni rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah.

Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang tidak boleh berhenti meski masa kerja Pansus TRAP telah berakhir.

” Komisi I DPRD Bali akan mengambil peran untuk mengevaluasi berbagai kegiatan pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., yang Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali .

Sorotan juga mengarah ke sepanjang kawasan Pantai Lovina, yang disebut masih ditemukan bangunan yang diduga belum mengantongi perizinan.

Menurutnya,  kondisi ini dinilai bukan hanya berpotensi menjadi persoalan tata ruang dan perlindungan pesisir, tetapi juga dapat berdampak terhadap penerimaan daerah, apabila kegiatan usaha tidak tercatat dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara hukum, pemanfaatan ruang wajib mengikuti rencana tata ruang dan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah melalui regulasi Cipta Kerja, mengatur kewajiban tersebut.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksinya tidak main-main.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, hingga denda administratif.

Bahkan, untuk pelanggaran tertentu yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, Pasal 69 sampai Pasal 71 UU Penataan Ruang memuat ancaman pidana hingga 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Jika menimbulkan kerugian harta benda atau kerusakan barang, ancaman dapat meningkat menjadi 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp2,5 miliar. Apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidana dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp8 miliar.

Sementara itu, untuk kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak daerah, aspek perpajakannya juga dapat diperiksa berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pajak daerah yang berlaku di Bali.

Supartha juga menyoroti implementasi regulasi mengenai Bendega serta perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dinilai belum berjalan maksimal.

Padahal, kawasan pesisir bukan sekadar ruang investasi dan pariwisata.

Kawasan tersebut merupakan ruang hidup masyarakat pesisir, termasuk para nelayan, yang harus tetap mendapatkan perlindungan.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan inspeksi dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. DPRD bersama aparat desa dan Satpol PP turun langsung memeriksa kondisi bangunan di kawasan pesisir.

“Kebetulan ada Dumas, ada pengaduan ya. Terkait dengan indikasi pelanggaran sempadan pantai,” ujarnya.

Pesannya tegas: pembangunan boleh berjalan, investasi boleh masuk, tetapi tata ruang, perizinan, lingkungan dan hak masyarakat pesisir tidak boleh disingkirkan.

Pengawasan Komisi I DPRD Bali pun dipastikan berlanjut, sebagai bagian dari upaya memastikan pemanfaatan ruang di Bali tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.

Turut hadir di inspeksi mendadak , Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Dr.Somvir, I Nyoman Oka Antara, Dr.Ketut Rochineng, Zulfikar, I Gede Harja Astwa ,serta OPD terkait.

(080)