Pulau Dewata atau Pulau Investasi? Polemik KEK yang Mengusik Nurani Bali

Denpasar, Selasa  19  Mei  2026

Pulau Dewata atau Pulau Investasi? Polemik KEK yang Mengusik Nurani Bali

Dokter Wayan Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali

Bali,  indonesiaexpose.co.id   — Hari ini, Bali tak lagi hanya dihuni oleh umatnya, namun juga oleh mereka yang datang membawa uang dan ambisi, membeli tanah, membangun imperium pribadi, lalu perlahan mendikte budaya lokal.

Polemik proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar, kembali memanas. Di tengah sorotan terhadap isu lingkungan, tata ruang, hingga keberadaan pura yang disebut masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB kawasan proyek, publik kini mulai mempertanyakan posisi politik sejumlah elite dan Fraksi Golkar di Bali.

Perdebatan kian ramai setelah beredar luas foto pertemuan anggota DPR RI, DPRD Bali, bersama Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Tantowi Yahya, perusahaan pengelola KEK Kura-Kura Bali.

Viralnya foto tersebut memicu gelombang reaksi publik di media sosial. Warganet mempertanyakan, ‘apakah para wakil rakyat sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali atau justru terlihat lebih lunak terhadap kepentingan investor di tengah polemik proyek strategis tersebut’.

Sorotan tajam datang dari Dokter Wayan Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali.  Ia menegaskan pembangunan di Bali seharusnya berpijak pada filosofi Tri Hita Karana dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang 100 tahun ke depan.

” Pembangunan di Bali tidak boleh hanya berorientasi investasi semata, tetapi wajib mempertimbangkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali, termasuk keberlangsungan hingga 100 tahun ke depan,” ungkap Dokter Wayan Sayoga, Ketua DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali  di Denpasar, Selasa (19/5/2026).

Di sisi lain, kritik publik juga semakin tajam. Sejumlah warga menilai elite politik dinilai terlalu kompromistis terhadap kekuatan modal dan mempertanyakan keberanian lembaga politik daerah dalam menghadapi dugaan persoalan tata ruang dan lingkungan yang berkembang di kawasan KEK Kura-Kura Bali.

Narasi protes masyarakat bahkan menyoroti dugaan pembatasan akses ibadah warga di kawasan tertentu, ketimpangan ekonomi masyarakat lokal, hingga kekhawatiran bahwa pembangunan besar justru mengorbankan ruang hidup masyarakat adat Bali.

Hingga kini, polemik KEK Kura-Kura Bali masih menjadi perhatian publik nasional. Sejumlah isu mulai dari Pembabatan Mangrove, Skandala Tukar Guling Fiktip, dugaan pelanggaran tata ruang, keberadaan pura dalam area SHGB, hingga dampak lingkungan kawasan mangrove terus menjadi perdebatan yang belum menemukan titik terang.

Publik kini menunggu sikap tegas para pemangku kebijakan: apakah keberpihakan akan jatuh pada pelestarian Bali dan masyarakat adat, atau justru kepentingan investasi yang lebih dominan?

Polemik ini dipastikan belum berakhir. Transparansi pemerintah daerah, DPRD Bali, hingga pengelola proyek kini menjadi tuntutan publik di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu lingkungan, adat, dan masa depan Bali.

Belajar dari 1995/1996: Ketika Kita Bersatu, Kita Menang

Masih segar dalam ingatan sejarah Bali tahun 1995/1996. Kala itu, pemerintah pusat Orde Baru hendak menggusur Pura Rawamangun. Tapi masyarakat Bali — umat Hindu, anak muda, akademisi, para pemuka adat dan agama, awak media serta seluruh elemen masyarakat — bersatu. Saya menyebutnya 5A: Anak muda, Akademisi, Adat, Agama, Awak Media. Dua hari berturut-turut kita bersama membahas strategi yang tepat untuk menghadang kekuatan besar itu. Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, bersama 14 tokoh lainnya, terbang ke Jakarta. Mereka tak membawa amarah, tapi membawa keyakinan dan keteguhan batin. Hasilnya? Rencana penggusuran dibatalkan.

Kita tak perlu menjadi ekstremis. Tapi kita perlu menjadi pelindung budaya.

1. Kembali pada Jati Diri : Pahami bahwa menjadi orang Bali bukan sekadar mengenakan udeng atau sarung saat upacara. Dharma sebagai inti ajaran leluhur harus dihayati, bukan hanya dihafal.
2. Rawat Tanah Leluhur : Tanah bukan sekadar benda mati. Dalam pandangan Hindu, tanah adalah ibu (Ibu Pertiwi) yang wajib dihormati.
3. Bangun Ekonomi Kerakyatan : Jangan hanya bangga kerja di vila mewah atau beach club milik asing. Jadilah pelaku ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan nilai spiritual.
4. Media sebagai Senjata : Alihkan energi dari konten “prank”, “flexing”, dan “drama” ke hal yang mendidik dan membangkitkan kesadaran.
5. Satu Suara untuk Bali : Esensinya sama: dharma sebagai cahaya kehidupan. Jangan biarkan perbedaan tafsir dijadikan celah oleh kekuatan luar untuk memecah kita. Saat Bali menghadapi krisis identitas dan invasi modal, hanya suara yang padu bisa menjadi tembok pertahanan terakhir.

Bali sedang menanti: bukan generasi yang hanya pintar bicara, tapi berani bertindak dan berdiri untuk tanah leluhurnya.

Seperti kata Veda: “Satyameva Jayate” – Hanya kebenaran yang akan menang.

(080)