Jro Gde Sudibya Warning : Proyek BTID  KEK Kura – Kura   Bali  Gejala  Kolonialisme Baru

Denpasar, Jumat  29  Mei  2026

 Warning : Proyek BTID  KEK Kura – Kura   Bali  Gejala  Kolonialisme Baru

Publik Jro Gde Sudibya yang juga mantan Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004 dan Ekonom

Bali,  indonesiaexpose.co.id   — Polemik proyek Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) Kura-Kura Bali yang dikelola PT Bali Turtle Island Development di Pulau Serangan,Denpasar-Bali kembali memanas. Pengamat Kebijakan Publik Jro Gde Sudibya yang juga mantan Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004 dan Ekonom melontarkan peringatan keras terkait arah pembangunan kawasan tersebut.

Dalam pernyataannya, intelektual Bali itu meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan berubahnya (KEK) Kura-Kura Bali yang dikelola PT Bali Turtle Island Development di Pulau Serangan menjadi “Kawasan Ekonomi Kolonialis Pulau Serangan”.

Menurut Jro Gde Sudibya, proses pembebasan tanah dan reklamasi di kawasan Serangan berlangsung secara “super keras” dan meninggalkan trauma sosial berkepanjangan bagi warga.
Ia menilai rasa takut kehilangan tanah, keselamatan, hingga masa depan ekonomi membuat sebagian masyarakat akhirnya mendukung investor. Namun, dukungan itu disebutnya bukan lahir dari kebebasan penuh, melainkan akibat tekanan psikologis yang ia analogikan sebagai “Stockholm Syndrome”.

“Rasa takut yang berkepanjangan membuat masyarakat seakan berbalik mendukung investor. Dukungan itu sebenarnya palsu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Jro Gde Sudibya juga menyoroti eksklusivitas kawasan KEK Kura-Kura Bali  yang dinilai berpotensi menciptakan “negara dalam negara” dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal Bali.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk kolonialisme gaya baru yang mulai tumbuh di Bali, bahkan setelah 80 tahun Indonesia merdeka.

Menurutnya, pola serupa juga terjadi di Papua sebagaimana tergambar dalam film dokumenter “Pesta Babi, Kolonialisme Baru di Tanah Papua”.

Lebih jauh, Jro Gde Sudibya memperingatkan adanya potensi “state craft corruption” atau korupsi atas nama negara yang melibatkan kolusi antara penguasa dan oligarki demi kepentingan investasi.

Ia menilai kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan tanah Bali yang dianggap sakral dan suci bagi masyarakat adat.

(080/071)