Indonesia Expose mengawal reformasi memberantas korupsi
Denpasar, Rabu 25 Januari 2023
Teguh Dwi Nugroho, Kepala Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali : Tahun 2023 ini, Alokasi Belanja Negara di Bali Capai Rp 21,87 Triliun Lebih
Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, gelar Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali , Rabu (25/01/2023) di Renon.
Bali, indonesiaexpose.co.id – Pada tahun 2023 ini alokasi belanja negara di Bali mencapai Rp21,87 triliun lebih yang terdiri dari belanja transfer ke daerah sebesar Rp10,92 triliun lebih dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp10,95 triliun lebih.Dilihat dari realisasi penyerapan APBN pada 2022, penyerapan DAK fisik di pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Regional Bali Teguh Dwi Nugroho mendesak pemerintah daerah (Pemda) di Bali mempercepat penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2023.
” Belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp10,92 triliun ini terdiri dari dana bagi hasil (Rp379,32 miliar lebih), dana alokasi umum (Rp6,9 triliun lebih), DAK fisik (Rp520,40 miliar lebih), dan DAK non-fisik (Rp2,26 triliun lebih). Selanjutnya hibah ke daerah (Rp2,86 miliar lebih), dana desa (Rp609,64 miliar lebih), insentif fiskal (Rp245,75 miliar lebih),” papar Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, pada acara Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023, Rabu (25/01/2023) di Renon.
Pihaknya meminta pemerintah daerah di Bali mempercepat penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2023.
“Ketika DAK fisik bisa diserap lebih cepat, lebih cepat pula dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian memberikan ‘multiplier effect’ pada pertumbuhan ekonomi Bali,” jelasnya.
Penyaluran TKD hingga 20 Januari 2023 sudah sebesar Rp467,83 miliar atau 4,28 persen dari total seluruh pagu TKD. Dari berbagai jenis TKD, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru terealisasi dengan nilai sebesar Rp467,83 miliar tersebut.
Berkaca dari realisasi penyerapan APBN pada 2022, ujar Teguh, penyerapan DAK fisik saat itu belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi. “Pada 2022 dari pagu sebesar Rp800 miliar itu yang menjadi kontrak sebesar Rp600 miliar,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mengevaluasi sehingga DAK fisik pada tahun ini bisa diserap maksimal. “Tentu kami harapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi Provinsi Bali,” tandas Teguh.
Hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Anggrah Warsono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali NTB NTT, Susila Brata, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara,Wahyu Nendro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali yang diwakili Wahyu Ari Wibowo, serta Local Expert Kementerian Keuangan Bali dari UNUD Putu Wiwin Setyari secara daring. (080)
