Komisi III Serap Aspirasi Problematika Penegakan Hukum di Provinsi Lampung
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
- visibility 45
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lampung, Sabtu 22 Pebruari 2025
Komisi III Serap Aspirasi Problematika Penegakan Hukum di Provinsi Lampung
Lampung, indonesiaexpose.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan institusi penegak hukum kerap menjadi sorotan publik. Karena itu, pihaknya terus memantau implementasi dari reformasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem dari tiap institusi penegakan hukum di Tanah Air, tak terkecuali Provinsi Lampung.
“Jadi, intinya kami menyerap aspirasi berkaitan apa saja yang terjadi dengan problematika terhadap penegakan hukum di Polda Lampung dan Kejati Lampung,” ujar Habiburokhman melalui siaran tertulisnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Provinsi Lampung, Jumat (21/2/2025).
Ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI memberi perhatian serius terkait komitmen dan kinerja sistem penegakan hukum dan peradilan. Menurutnya, untuk memberikan kepuasan layanan publik dan mencapai citra positif dibutuhkan implementasi dan peningkatan responsivitas, profesionalisme, dan transparansi dari institusi penegak hukum.
Namun demikian, ia menyadari bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem yang berkeadilan dan terpercaya. Ia mencontohkan sejumlah kasus menjadi sorotan publik berkaitan dengan institusi penegak hukum, di antaranya penanganan perkara yang tidak sesuai prosedur serta persoalan pemberantasan narkoba.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI dalam berbagai kegiatannya memberi perhatian serius, terutama dalam peningkatan responsivitas, transparansi, sinegritas dan profesionalisme kerja sistem penegakan hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tidak boleh ada lagi kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
(031)
- Penulis: Admin
