Prof Salain: Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang Buruk Jadi Salah Satu Pemicu Banjir Bali
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Kamis 11 September 2025
Prof Salain: Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang Buruk Jadi Salah Satu Pemicu Banjir Bali
Denpasar,kota terdampak paling parah bencana banjir, Rabu (10/9/2025)
Bali, indonesiaexpose.co.id – Dugaan adanya kepentingan tertentu yang membuat tata ruang Bali tidak lagi berpihak pada rakyat.
Banyak izin pembangunan di kawasan terlarang keluar karena kompromi dengan investor. Kalau ini dibiarkan, Bali akan terus kebanjiran, dan rakyat yang jadi korban.
Prof.Dr.Ir. Putu Rumawan Salain,M.Si. Guru Besar Arsitektur, Universitas Udayana menegaskan, bahwa banjir besar yang melanda Bali, Rabu ( 10 /9/2025 ) kemarin, tidak bisa hanya menyalahkan tingginya curah hujan ekstrem, alih fungsi lahan dan tata ruang yang buruk merupakan faktor utama yang memperparah bencana ini.
“Bali sebenarnya punya kearifan lokal dalam mengatur ruang, terutama melalui sistem subak yang mengelola air dengan sangat baik. Namun dalam beberapa dekade terakhir, prinsip itu dilanggar dengan pembangunan masif di kawasan resapan, sempadan sungai, bahkan pesisir. Inilah kesalahan tata ruang yang kini kita bayar mahal,” kata Prof. Salain, Kamis (11/9/2025).
Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, vila, maupun hotel yang mengurangi kapasitas tanah menyerap air. Akibatnya, setiap kali hujan deras, air langsung meluap ke permukiman dan jalan raya.
“Banjir bukan hanya fenomena alam, tapi hasil dari keputusan tata ruang yang salah arah. Jika pola pembangunan tidak dikendalikan, banjir akan semakin sering dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Prof. Salain mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, termasuk penertiban izin pembangunan yang melanggar aturan. Ia juga menekankan perlunya keberanian politik untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai daya dukung lingkungan.
“Bali bukan sekadar ruang untuk investasi, tapi ruang hidup masyarakat. Alih fungsi lahan yang serampangan adalah bom waktu, dan banjir yang terjadi sekarang adalah salah satu buktinya,” pungkasnya.
(080)
- Penulis: Admin
