Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali » Soroti Polemik MDA, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Hindu Sampaikan 10 Petisi ke DPRD Bali

Soroti Polemik MDA, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Hindu Sampaikan 10 Petisi ke DPRD Bali

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 313
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Senin  04  Agustus   2025

Soroti Polemik MDA, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Hindu Sampaikan 10 Petisi ke DPRD Bali

 

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  – Forum Komunikasi Bhinneka Hindu Bali (FKBHB) yang beranggotakan DPP Persadha Nusantara Bali, Pimpinan Daerah KMHDI Bali, dan Aliansi Pemuda Hindu Bali (APBH) melayangkan petisi kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Petisi tersebut tertuang dalam surat Nomor 002/FKBHB/VII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditujukan kepada DPRD Bali guna menyoroti polemik terkait tugas pokok dan fungsi MDA dalam pengukuhan bendesa adat terpilih di Bali.

FKBHB menilai diperlukan langkah pengawasan, harmonisasi hukum, hingga revisi aturan yang mengatur kewenangan MDA agar sejalan dengan keteduhan tata-titi kehidupan masyarakat di Bali sesuai dengan Desa (tempat), Kala (waktu), Patra (keadaan) serta menjunjung tinggi konsep Desa Mawacara, Negara Mawatata.

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, serta Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta bersama jajaran lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyampaikan bahwa forum tersebut menyerahkan sepuluh butir petisi kepada DPRD Bali. DPRD Bali, khususnya Komisi IV dan Komisi I, dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja dengan MDA dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali.

Namun, sebelum itu, koordinasi dengan Gubernur Bali akan dilakukan sebagai langkah awal.

Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Bhinneka Hindu Bali, Wayan Sayoga, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan forum adalah untuk menyikapi secara serius polemik menyangkut tugas pokok dan fungsi MDA.

Hal ini terutama terkait praktik pengukuhan bendesa adat serta hal-hal lain yang dinilai mendesak dan substansial.

Menurutnya, sepuluh poin petisi yang diajukan dimaksudkan untuk memperbaiki peran dan fungsi MDA Bali, serta mengembalikan keteduhan dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat sesuai prinsip-prinsip lokal Bali.

“Kami sangat konsen dengan keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman, serta keharmonisan kita di Bali, sehingga sangat penting pertemuan ini dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD Bali dengan memanggil Ketua MDA Bali untuk membahas ketidakselarasan antara MDA dengan desa adat,” kata Sayoga.

Sebanyak 10 butir petisi tersebut dijabarkan, yakni forum mendesak DPRD Provinsi Bali segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Majelis Desa Adat (MDA) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, guna merespons polemik berkepanjangan yang berkembang di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menekankan substansi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tanpa harus menyebutkan frasa “adat” secara eksplisit.

Forum meminta DPRD dan Gubernur Bali untuk merevisi Perda No. 4 Tahun 2019 dengan menegaskan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konsiderans “Mengingat”, sehingga keberadaan Perda benar-benar menjadi bentuk rekognisi negara terhadap masyarakat hukum adat, bukan membentuk lembaga baru di bawah kendali kekuasaan.

Sebagai implikasi dari tuntutan revisi tersebut, forum meminta agar MDA segera memperbaiki AD/ART-nya.

Salah satu sorotan utama adalah Pasal 49 ayat 2 dan 3 yang dianggap mengganggu kemandirian dan hak asal-usul desa adat, serta bertentangan dengan konstitusi.

Forum juga menegaskan bahwa AD/ART MDA seharusnya hanya mengikat ke dalam organisasi MDA, dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada prajuru, pecalang, atau instrumen adat lainnya.

Kepemimpinan di MDA pun semestinya diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari atau pernah menjabat sebagai prajuru desa adat, bukan individu yang tidak memiliki ikatan langsung dengan sistem adat.

Proses pengangkatan bendesa adat juga harus dihormati sebagai hak dan urusan murni desa adat itu sendiri melalui musyawarah sesuai tradisi.

Terakhir, forum meminta agar negara hadir melalui Dinas PMA untuk melakukan pengawasan serta memastikan tertib administrasi, baik dalam naskah AD/ART, surat menyurat, maupun keputusan MDA, agar sesuai dengan sistem kenegaraan berdasarkan KTP yang sah.

Mereka menolak segala bentuk feodalisme dan praktik penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

(112)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nyoman Tirtawan Tawarkan Lima Kebijakan Revolusi Indonesia

    Nyoman Tirtawan Tawarkan Lima Kebijakan Revolusi Indonesia

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Buleleng,  Selasa  01  Oktober   2019   Nyoman Tirtawan Tawarkan Lima Kebijakan Revolusi Indonesia   Mantan Anggota DPRD Propinsi Bali dari Fraksi NasDem periode 2014-2019, Nyoman Tirtawan (Foto/Ist)   BALI, INDEX – Mantan Anggota DPRD Propinsi Bali dari Fraksi NasDem periode 2014-2019, Nyoman Tirtawan menawarkan lima kebijakan revolusi Indonesia. Tawaran tersebut untuk direalisasikan pada kabinet kerja […]

  • Wawali Arya Wibawa Hadiri Rakernas Apeksi XV Tahun 2022

    Wawali Arya Wibawa Hadiri Rakernas Apeksi XV Tahun 2022

    • calendar_month Senin, 8 Agt 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Padang, Senin  08  Agustus  2022 Wawali Arya Wibawa Hadiri Rakernas Apeksi XV Tahun 2022   Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa mengikuti berbagai agenda serangkaian Rapat Kerja Nasional XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia RAKERNAS XV APEKSI Tahun 2022 di Hotel Truntum, Kota Padang pada Senin (8/8). Tampak mendampingi Asisten Administrasi […]

  • Bupati Tabanan  Sanjaya Berterimakasih  Mendapat Apresiasi  Dari Menteri ATR-BPN dan Menteri PAN RB

    Bupati Tabanan  Sanjaya Berterimakasih  Mendapat Apresiasi  Dari Menteri ATR-BPN dan Menteri PAN RB

    • calendar_month Jumat, 24 Mei 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 324
    • 0Komentar

    Tabanan , Jumat  24  Mei 2024 Bupati Tabanan  Sanjaya Berterimakasih  Mendapat Apresiasi  Dari Menteri ATR-BPN dan Menteri PAN RB     Bali,  indonesiaexpose.co.id  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M hadiri kegiatan Implementasi Layanan Elektronik, Deklarasi 4 Kabupaten Lengkap dan Mobil Layanan Elektronik di Provinsi Bali oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik […]

  • Mesin Pengolah Sampah Jadi BBM dari Jateng, Masuk Nominasi IGA 2023

    Mesin Pengolah Sampah Jadi BBM dari Jateng, Masuk Nominasi IGA 2023

    • calendar_month Senin, 25 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Semarang, Selasa 26  September  2023 Mesin Pengolah Sampah Jadi BBM dari Jateng, Masuk Nominasi IGA 2023   (Foto/ist) Jawa  Tengah, indonesiaexpose.co.id  – Teknologi Faspol 5.0, sebuah inovasi mesin fast pyrolysis, karya warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2023 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak hanya sebagai solusi penanganan sampah plastik, Faspol 5.0 […]

    • calendar_month Senin, 13 Mar 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 305
    • 0Komentar

    Mangupura, Senin 13 Maret 2023 Presiden  RI Jokowi  dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Bali   Bali, Indonesiaexpose.co.id – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Senin, 13 Maret 2023. Presiden dan Ibu Iriana tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, sekitar pukul 10.15 […]

    • calendar_month Jumat, 12 Nov 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 1.131
    • 0Komentar

    Jakarta, Sabtu 13  November  2021

expand_less