Jatim Gratiskan Perizinan Investasi
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 17 Okt 2019
- visibility 118
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Badung, Kamis 17 Oktober 2019
Jatim Gratiskan Perizinan Investasi
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur (Jatim) Dr Aris Mukiyono
BALI, INDEX – Dalam meningkatkan dan mengembangkan investasi di Jawa Timur , Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) JATIM menyelenggarakan East Java Business Forum 2019 di Bali berlangsung pada 17-18 Oktober 2019 bertempat di Fashion Hotel Legian.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur (Jatim) Dr Aris Mukiyono mempromosikan investasi di Jawa Timur secara gratis.Dengan memberikan pemaparan melihat potensi Jatim menjadi sebuah peluang.
“Berbagai upaya kami lakukan untuk mendorong investasi masuk di Jatim hingga kini. Salah satunya melalui kegiatan East Java Busines Forum 2019″ di Bali yang target kami adalah membidik para investor, untuk ikut melakukan investasi di berbagai sektor unggulan di Jatim,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim, Aris Mukiyono, di sela-sela sela acara East Java Busines Forum 2019″, Kamis (17/10/2019) di Fashion Hotel Legian.
Hal itu disampaikan ketika East Java Business Forum 2019 yang mengusung tema “The Strengthening Invesment Collaboration between Wast Java and Bali”.
“Semua pengurusan perijinan akan didampingi dari perencanaan hingga realisasi tanpa adanya biaya,” ungkap Mukiyono .
Untuk itu, pihaknya mengoptimalisasikan promosi investasi di dalam negeri (Jawa Barat, Bali, Medan, Manado) dan luar negeri (Dubai) dengan menyediakan ketersediaan informasi project investasi yang “clear and clean”.
” Karena potensi investasi Jatim tetangga Bali begitu besar untuk wilayah Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kerjasama Bali dengan Jatim,” harapnya.
Upaya itu dalam mewujudkan kesempatan semua pihak berinvestasi dengan mudah agar ekonomi tidak hanya dibatasi oleh wilayah.
Sebagian besar potensi investasi yang dikembangkan dalam sektor, jasa, pariwisata sehingga memberikan kesempatan pemaparan beberapa Kabupaten yakni Banyuwangi, Situbundo, Bojonegoro.
” Kami mengakui, dalam tiga tahun terakhir nilai investasi PMA di Jawa Timur terus menurun. Data yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), semester I 2019 penanaman modal asing (PMA) di Jawa Timur USD175,3 juta. Turun jauh dari triwulan IV 2018 yang mencapai USD417,9 juta,” ungkapnya.
Perolehan PMA triwulan I 2019, dibanding dengan periode yang sama pada triwulan I 2018 USD177,9 juta. Sementara sepanjang 2018 PMA yang masuk ke Jawa Timur total USD1,3 milliar.
“Kalau dilihat PMA memang turun tiga tahun berturut-turut ini. Memang PMA kami dorong,” ujar Aris Mukiyono.
Data yang diekspos DPM PTSP tahun 2015 PMA mencapai Rp32,42 trilliun. Turun di tahun 2016 PMA sebesar Rp26,57 trilliun. Tahun 2017 kembali turun menjadi Rp21,49 trilliun.
” Banyak faktor dari turunnya investasi PMA di Jatim. “Kalau bicara investasi memang terkait dengan cost operation (biaya operasional) dari sebuah investasi,” tuturnya.
Biaya operasional yang dimaksud salah satunya upah minimal kabupaten/kota (UMK). Beberapa pemodal asing mengeluhkan terus naiknya upah yang kini mencapai Rp3,8 juta. Dibanding Jawa Tengah Rp2,4 juta sangat jauh. Kendati demikian, Aris mengatakan, upah bukan satu-satunya penyebab turunnya PMA. Masih ada beberapa faktor lainnya.
Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk proaktif menawarkan investasi. Seperti promosi peluang dan keunggulan agar investor tertarik menanamkan modalnya.
“Selama ini saya melihat teman kabupaten/kota mungkin pasif. Tidak bisa jelaskan ini loh saya punya peluang investasi seperti ini bagaimana peluangnya, kayaknya mereka dalam tanda kutip pasif,” bebernya.
DPM PTSP Jawa Timur tahun ini menargetkan investasi baik PMA maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp80 trilliun, dan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebesar Rp50 trilliun. Pihaknya optimis hingga akhir tahun tercapai.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Dr Made Kade Sutawa mendukung program Pemerintah Jatim memberikan kemudahan kepada para investor dengan gratis.
“Terobosan itu agar dapat ditiru oleh provinsi lainnya, termasuk Bali mengingat sebagian besar pengurusan perijinan investasi Indonesia masih rumit,” pungkasnya.
(076)
- Penulis: Admin
