Kinerja BPD Bali Sehat : Fraksi PDIP Dukung Penambahan Penyertaan Modal
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
- visibility 307
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Selasa 20 Januari 2026
Rapat Paripurna ke-23 DPRD Bali yang digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 19 Januari 2026
Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP. saat membacakan Pandangan umum Fraksi PDIP Rapat Paripurna ke-23 DPRD Bali yang digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 19 Januari 2026
Bali, indonesiaexpose.co.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Dukungan politik ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Bali yang digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin 19 Januari 2026
Pandangan umum Fraksi PDIP yang diketuai I Made Supartha, S.H., M.H. tersebut dibacakan oleh Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP. Dalam pernyataannya, PDIP menegaskan penambahan modal tidak boleh dipandang sekadar suntikan dana, melainkan sebagai investasi publik strategis yang harus berdampak langsung pada kesejahteraan krama Bali.
“Penyertaan modal ini harus memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital perbankan yang efisien dan transparan,” tegas Wayan Tagel di hadapan forum paripurna.
Fraksi PDIP menyebut dukungan tersebut didasarkan pada kinerja BPD Bali yang dinilai sehat, baik dari sisi profitabilitas maupun kualitas aset. Namun demikian, fraksi berlambang banteng itu memberi catatan keras agar pengelolaan modal dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi hasil.
Isu transparansi dan akuntabilitas ditegaskan sebagai harga mati. PDIP mendesak seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan administratif.
Lebih jauh, kebijakan ini disebut harus selaras dengan visi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali serta konsep satu pulau, satu tata kelola.
“Kebijakan fiskal harus berpihak pada kepentingan jangka panjang, lintas generasi,” pungkasnya.
Dengan dukungan resmi PDIP, Raperda Penambahan Penyertaan Modal BPD Bali dipastikan melaju ke tahap pembahasan lanjutan, dengan sorotan publik kini tertuju pada komitmen manfaat nyata bagi rakyat Bali.
(080)
- Penulis: Admin
