Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Usulan KPK Rp20 triliun untuk biaya partai politik

Usulan KPK Rp20 triliun untuk biaya partai politik

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 15 Mar 2019
  • visibility 306
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019

Usulan KPK Rp20 triliun untuk biaya partai politik

 

Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina hadir dalam Talkshow Pemilu Berintegritas “Pilih Yang Jujur” di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Jumat (15/3). (Desca Lidya Natalia)

DKI, INDEX – KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik (parpol)

“Misalkan partai dibiayai Rp20 triliun, dibanding APBN kita tidak ada apa-apanya dibanding bila tidak dibiayai bagaimana rusaknya,” kata Agus Rahardjo di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Jumat.

Agus menyampaikan hal tersebut dalam Talkshow Pemilu Berintegritas “Pilih Yang Jujur” yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina. Acara itu juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan kampus dan para pemilih pemula lainnya.

“Kalau bisa diberikan pendanaan ke partai, kita bisa paksa agar partai diaudit secara mendalam oleh KPK dan dimungkinkan kalau partai didiskualifikasi tidak ikut pemilu,” tambah Agus.

Dengan pembiayaan yang berasal dari negara tersebut, artinya parpol pun bertanggung jawab ke negara.

“Cukup misalnya dengan Rp20 triliun dan BPK bisa masuk secara mendalam, dana ini dipakai untuk apa dan pada saat pejabat publik berkampanye misalnya untuk apa, apakah melanggar aturan kampanye atau tidak, bisa masuk dari situ,” katanya.

Aturan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan revisi UU Partai Politik.

KPK rencananya juga akan mengumumkan para calon anggota legislatif yang taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

“Awal April akan kita umumkan siapa yang sudah lapor LHKPN, terutama petahana. Kalau petahana belum lapor, sebaiknya sama sekali tidak kita pilih,” ungkap Agus.

Sedangkan peneliti ICW Almas juga mengaku mendorong UU parpol direvisi.

“Kami sepakat dengan KPK bahwa partai politik harus didanai sebagian oleh negara. Kalau dari perhitungan ICW, 30 persen adalah angka yang cukup bagi negara membiayai partai politik, 30 persen lainnya dari anggota partai dan 40 persen dari publik atau pihak ketiga tapi kalau kita hanya bicara kenaikan bantuan tanpa bicara sanksi mungkin itu tidak akan mengubah apapun, partai politik akan tetap korup,” kata Almas.

Sanksi yang bisa diterapkan menurut Almas, bagi partai politik terbukti melakukan korupsi atau terlibat dalam kasus korupsi atau menggunakan uang bantuan dari negara untuk korupsi dilarang mengikuti pemilu pada pemilu terdekat.

“Apakah mungkin? Sangat mungkin. Di UU Pilkada sekarang ketika partai politik terbukti menerima mahar politik di Pilkada selanjutnya dilarang mencalonkan pasangan calon,” tegas Almas.

(ANT)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup  Wayan  Diar  Kukuhkan   Relawan  Donor  Darah  Sukarela  di  Desa  Penglumbaran Susut

    Wabup  Wayan  Diar  Kukuhkan   Relawan  Donor  Darah  Sukarela  di  Desa  Penglumbaran Susut

    • calendar_month Senin, 20 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 742
    • 0Komentar

    Bangli, Senin  20  Juni  2022   Wabup  Wayan  Diar  Kukuhkan   Relawan  Donor  Darah  Sukarela  di  Desa  Penglumbaran Susut   Bali, indonesiaexpose.co.id – Dengan terbentuknya relawan donor darah sukarela desa Penglumbaran Susut ini, menjadi titik awal yang sangat baik sebagai inspirasi, contoh dan motivasi bagi desa desa lain untuk bersama sama siap membantu sesama. harapan itulah yang […]

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 595
    • 0Komentar

    Jakarta, Kamis  06  Agustus  2020

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Minggu, 8 Mei 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Bali,  Senin  09  Mei 2022   Renungan  JOGER  

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 406
    • 0Komentar

    Bali, Rabu  24  Desember 2025 Renungan  JOGER

  • Jelang Debat Publik, KPU Badung Hadirkan Tim Perumus

    Jelang Debat Publik, KPU Badung Hadirkan Tim Perumus

    • calendar_month Minggu, 13 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 410
    • 0Komentar

    Tabanan, Minggu  13  Oktober  2024 Jelang Debat Publik, KPU Badung Hadirkan Tim Perumus   Komisioner KPU Badung, Agung Rio Swandisara   Bali,  indonesiaexpose.co.id   – Dalam rangka pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024, KPU Kabupaten Badung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan […]

  • Pemkot Denpasar Gelar Seminar Nasional Konvensi Hak Perempuan dan Anak

    Pemkot Denpasar Gelar Seminar Nasional Konvensi Hak Perempuan dan Anak

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  10 Oktober  2024 Pemkot Denpasar Gelar Seminar Nasional Konvensi Hak Perempuan dan Anak     Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Seminar Nasional tentang implementasi Konvensi Hak Perempuan dan Anak, dalam rangka penguatan Kota Denpasar sebagai kota Ramah Perempuan serta Anak Jenjang Pendidikan dan Pengasuhan digelar Pemerintah Kota Denpasar bersama IGTKI PGRI Kota Denpasar, di Gedung […]

expand_less