Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
  • visibility 347
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Rabu 06  Agustus 2025

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

 

 

Jakarta, indonesiaexpose.co.id   – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti polemik penarikan royalti atas pemutaran lagu di ruang-ruang publik yang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Ia meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) segera merumuskan regulasi teknis yang tidak memberatkan para pelaku usaha, namun tetap melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu.

“DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco  melalui siaran resminya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Revisi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

“Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR (pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil),” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Isu royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah pelaku usaha—terutama pemilik kafe, restoran, dan hotel—menyatakan keberatan atas kewajiban membayar royalti atas lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Banyak yang merasa prosedur penarikan royalti tidak transparan dan terlalu membebani, apalagi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat, pada tahun 2023 total pendapatan royalti mencapai lebih dari Rp 150 miliar, namun distribusinya ke para pencipta lagu masih menjadi sorotan. Saat ini, ada sekitar 10 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi di Indonesia dengan tugas menarik dan mendistribusikan royalti dari berbagai jenis penggunaan lagu.

Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menuntut hak ekonomi mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam hukum. Mereka menyebut pemutaran karya tanpa kompensasi adalah bentuk pembajakan yang dilegalkan.

Dasco menekankan bahwa aturan teknis yang akan disusun pemerintah dan LMK harus bersifat adil dan tidak menimbulkan konflik baru antara pelaku usaha dan pencipta lagu. “Harus ada kejelasan mekanisme, transparansi besaran tarif, serta saluran pengaduan jika ada pelanggaran dari kedua pihak,” ujarnya.

DPR, lanjut Dasco, juga berharap revisi UU Hak Cipta nanti dapat mengatur lebih rinci klasifikasi tempat usaha berdasarkan skala bisnis, sehingga pemberlakuan royalti bisa lebih proporsional.

(002)

 

 

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Indonesiaexpose.co.id

    Indonesiaexpose.co.id

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Jakarta, Minggu 30 November 2025    

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 308
    • 0Komentar

    Bali,  Senin  20  April  2020   Renungan  JOGER  

  • Wagub Cok Ace dan  Bupati Klungkung  bersama  merayakan  Tumpek  Uye di Nusa Penida

    Wagub Cok Ace dan  Bupati Klungkung  bersama  merayakan  Tumpek  Uye di Nusa Penida

    • calendar_month Sabtu, 25 Mar 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Klungkung , Sabtu 25  Maret  2023 Wagub Cok Ace dan  Bupati Klungkung  bersama  merayakan  Tumpek  Uye di Nusa Penida   Wagub Cok Ace dan Bupati Klungkung melepas tukik dalam perayaan Tumpek Uye di Nusa Penida 25 Maret 2023 (foto: ist) Bali, indonesiaexpose.co.id – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, bersama Bupati Klungkung I […]

  • Hadiri Peletakan Batu Pertama Islamic Center PERSIS, Kapolri Yakin Hasilkan SDM Berkualitas

    Hadiri Peletakan Batu Pertama Islamic Center PERSIS, Kapolri Yakin Hasilkan SDM Berkualitas

    • calendar_month Selasa, 21 Sep 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 1.004
    • 0Komentar

    Jakarta , 21 September  2021   Hadiri Peletakan Batu Pertama Islamic Center PERSIS, Kapolri Yakin Hasilkan SDM Berkualitas   Jakarta, indonesiaexpose.co.id –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Islamic Center Persatuan Islam (PERSIS) DKI Jakarta di Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/9/2021). Dalam sambutannya, Sigit mengucapkan rasa syukur […]

  • Renungan JOGER

    Renungan JOGER

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Bali, Kamis  15   Januari  2026 Renungan JOGER

  • BP JAMSOSTEK Kampanyekan  Program Kerja Keras Bebas Cemas bagi Pekerja Bukan Penerima Upah(BPU) Berhak dapat Perlindungan

    BP JAMSOSTEK Kampanyekan  Program Kerja Keras Bebas Cemas bagi Pekerja Bukan Penerima Upah(BPU) Berhak dapat Perlindungan

    • calendar_month Rabu, 23 Nov 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 325
    • 0Komentar

    Denpasar,  Kamis  24  November 2022   BP JAMSOSTEK Kampanyekan  Program Kerja Keras Bebas Cemas bagi Pekerja Bukan Penerima Upah(BPU) Berhak dapat Perlindungan     Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Opik Taufik Bali, indonesiaexpose.co.id   – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengampanyekan program “Kerja Keras Bebas Cemas ” yang akan mengarah kepada para pekerja sektor […]

expand_less