Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 288
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Minggu  03  Juli  2025

Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

 

Jakarta, indonesiaexpose.co.id   – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

“Ini bukan soal hukum semata, tapi konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara jelas memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo dalam hal ini menjalankan hak konstitusionalnya sebagai kepala negara,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia menambahkan, permintaan amnesti dan abolisi memang diputuskan oleh presiden terlebih dahulu, dan kemudian meminta pertimbangan kepada DPR RI, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, DPR memberikan persetujuan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara yang lebih luas.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga menyoroti bahwa kebijakan amnesti dan abolisi sudah berkembang sejak lima tahun terakhir, terutama untuk merespons persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diisi oleh pelaku kejahatan ringan dan pengguna narkoba. “Kalau lima tahun lalu, rata-rata kapasitas lapas itu bisa 400 persen melebihi daya tampung,” ungkapnya.

Menanggapi dua nama yang belakangan menyita perhatian publik, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Habiburokhman menjelaskan bahwa keduanya tidak melakukan tindak pidana yang memperkaya diri atau merugikan keuangan negara. “(Di kasus Tom Lembong) Mens rea-nya tipis sekali. Tidak ada aliran dana, tidak ada kerugian negara. Bahkan (di kasus Hasto Kristiyanto), obstruction of justice juga tidak terbukti. Jadi, dari perspektif hukum, dua kasus ini tidak signifikan,” jelasnya.

Ia menilai bahwa kegaduhan politik yang timbul akibat perkara tersebut justru tidak produktif. Karena itu, kebijakan Prabowo dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas nasional. “Ini soal menjaga persatuan demi NKRI. Dan tentu presiden punya pertimbangan yang lebih luas yang tidak selalu bisa dijelaskan secara hukum,” katanya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan. Ia menyebutkan contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

“Presiden SBY juga pernah memberikan pengampunan kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka. Jadi, ini bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah bagian dari tugas kenegaraan,” pungkas Habiburokhman.

Diketahui, Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

Era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh.

(017)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Libatkan TNI dan Polri Pemkot Denpasar Gencarkan Informasi Keliling, Ajak Masyarakat Antisipasi Covid-19

    Libatkan TNI dan Polri Pemkot Denpasar Gencarkan Informasi Keliling, Ajak Masyarakat Antisipasi Covid-19

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Denpasar, Sabtu  21  Maret  2020   Libatkan TNI dan Polri Pemkot Denpasar Gencarkan Informasi Keliling, Ajak Masyarakat Antisipasi Covid-19   BALI,  INDEX  –   Kewaspadaan bersama dalam mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) lewat keterlibatan seluruh komponen seperti unsur TNI dan Polri dilakukan Pemkot Denpasar. Langkah ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dipusat-pusat keramaian yang ada di […]

  • Walikota Jaya Negara, Wawali Arya Wibawa Serta Forkompimda Denpasar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di SMP Dharma Wiweka

    Walikota Jaya Negara, Wawali Arya Wibawa Serta Forkompimda Denpasar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di SMP Dharma Wiweka

    • calendar_month Jumat, 9 Jul 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 308
    • 0Komentar

    Denpasar, Jumat 09 Juli 2021   Walikota Jaya Negara, Wawali Arya Wibawa Serta Forkompimda Denpasar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di SMP Dharma Wiweka       Bali, indonesiaexpose.co.id  – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi anak-anak usia 12-17 tahun telah mulai dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kota Denpasar. Kali ini vaksinasi berbasis sekolah dilaksanakan di SMP Dharma Wiweka […]

    • calendar_month Sabtu, 22 Apr 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 308
    • 0Komentar

    Bangli, Sabtu 22 April  2023 Pelantikan  dan  Pengambilan  Sumpah  PNS  dalam  Jabatan  Fungsional  di   Lingkungan  Penkab  Bangli   Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta  melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Bangli, selasa, 18/04/2023 di Halaman Kantor Bupati Bangli. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Bangli I […]

  • Komisi I DPRD Bali, Penyerobotan Tanah Negara di Kawasan Pantai Bingin Pecatu Badung harus ada Sanksi

    Komisi I DPRD Bali, Penyerobotan Tanah Negara di Kawasan Pantai Bingin Pecatu Badung harus ada Sanksi

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Denpasar, Senin  19  Mei 2025 Komisi I DPRD Bali, Penyerobotan Tanah Negara di Kawasan Pantai Bingin Pecatu Badung harus ada Sanksi   DPRD Bali gelar rapat tindak lanjud Sidak terkait Bangunan ilegal di Kawasan Pantai Bingin dan Step Up.di Ruang Rapat Gabungan Lt. III DPRD Prov. Bali, Senin (19/5/2025) siang.   Bali, indonesiaexpose.co.id – Komisi I […]

    • calendar_month Senin, 5 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Nusa Dua, Senin 05 September 2022 Wagub Bali Cok Ace, Hadiri  Pembukaan INSARAG  Asia Pacific Regional Earthquake Responden Exercise (AP ERE) Wagub Bali Cok Ace di acara pembukaan INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Responden Exercise (AP ERE) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Badung, Senin (5/9/2022). Bali, indonesiaexpose.co.id – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha […]

  • Kapolda Metro Jaya  dan  Pangdam Jaya Mengikuti Resmikan  Kampung Tangguh Nusantara 

    Kapolda Metro Jaya  dan  Pangdam Jaya Mengikuti Resmikan  Kampung Tangguh Nusantara 

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Tangerang,  Kamis 09  Juli  2020   Kapolda Metro Jaya  dan  Pangdam Jaya Mengikuti Resmikan  Kampung Tangguh Nusantara     BANTEN,  INDEX  – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS. M.M., didampingi Pangdam Jaya / Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiyono M.A. mengikuti kegiatan Vicon Launching Kampung Tangguh Nusantara oleh Kapolri dan Panglima TNI. Sebagai Percontohan […]

expand_less