Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
  • visibility 348
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Rabu 06  Agustus 2025

Pemerintah Perlu Rumuskan Regulasi Royalti Lagu yang Adil dan Tidak Bebani Pelaku Usaha

 

 

Jakarta, indonesiaexpose.co.id   – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti polemik penarikan royalti atas pemutaran lagu di ruang-ruang publik yang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Ia meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) segera merumuskan regulasi teknis yang tidak memberatkan para pelaku usaha, namun tetap melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu.

“DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco  melalui siaran resminya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Revisi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

“Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR (pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil),” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Isu royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah pelaku usaha—terutama pemilik kafe, restoran, dan hotel—menyatakan keberatan atas kewajiban membayar royalti atas lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Banyak yang merasa prosedur penarikan royalti tidak transparan dan terlalu membebani, apalagi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat, pada tahun 2023 total pendapatan royalti mencapai lebih dari Rp 150 miliar, namun distribusinya ke para pencipta lagu masih menjadi sorotan. Saat ini, ada sekitar 10 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi di Indonesia dengan tugas menarik dan mendistribusikan royalti dari berbagai jenis penggunaan lagu.

Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menuntut hak ekonomi mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam hukum. Mereka menyebut pemutaran karya tanpa kompensasi adalah bentuk pembajakan yang dilegalkan.

Dasco menekankan bahwa aturan teknis yang akan disusun pemerintah dan LMK harus bersifat adil dan tidak menimbulkan konflik baru antara pelaku usaha dan pencipta lagu. “Harus ada kejelasan mekanisme, transparansi besaran tarif, serta saluran pengaduan jika ada pelanggaran dari kedua pihak,” ujarnya.

DPR, lanjut Dasco, juga berharap revisi UU Hak Cipta nanti dapat mengatur lebih rinci klasifikasi tempat usaha berdasarkan skala bisnis, sehingga pemberlakuan royalti bisa lebih proporsional.

(002)

 

 

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Bali, Selasa  14  April  2020   Renungan  JOGER  

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 310
    • 0Komentar

    Bali, Kamis  13  Pebruari  2020   Renungan  JOGER  

  • Pansus TRAP :  Kewenangan Daerah Dinilai Dipreteli Saat Investor Makin Menguasai Pesisir

    Pansus TRAP :  Kewenangan Daerah Dinilai Dipreteli Saat Investor Makin Menguasai Pesisir

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle 080
    • visibility 428
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu  24  Juni  2026 Pansus TRAP :  Kewenangan Daerah Dinilai Dipreteli Saat Investor Makin Menguasai Pesisir   Kegiatan Inisiasi Pengembangan MSP Berbasis Masyarakat Desa Adat Intaran yang digelar di Denpasar, Rabu (24/6/2026). Bali, indonesiaexpose.co.id  —  Alarm keras dari Pulau Dewata kembali menggema. DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Publik (Pansus TRAP) melontarkan […]

  • PLN Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik

    PLN Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Jakarta,  Sabtu  02  Mei  2020   PLN Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik   JAKARTA,  INDEX    – PLN memastikan tarif dasar listrik seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan, termasuk rumah tangga daya 900 Volt Ampere (VA) Rumah Tangga Mampu (RTM) dan diatasnya. Seperti diketahui penetapan tarif dilakukan 3 bulan sekali oleh pemerintah. Untuk tarif April […]

  • Delapan Bulan Berjalan, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali Catat Layani 15,7 Juta Penumpang

    Delapan Bulan Berjalan, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali Catat Layani 15,7 Juta Penumpang

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Mangupura, Senin 9  September  2019   Delapan Bulan Berjalan, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali Catat Layani 15,7 Juta Penumpang   BALI, INDEX  – Delapan bulan berjalan di tahun 2019, jumlah penumpang yang dilayani oleh Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali tercatat telah menyentuh angka 15,7 juta penumpang. Dengan […]

  • Pemkab Tabanan Kembali Torehkan Prestasi dalam Upaya Mewujudkan Good Governance

    Pemkab Tabanan Kembali Torehkan Prestasi dalam Upaya Mewujudkan Good Governance

    • calendar_month Jumat, 2 Agt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 371
    • 0Komentar

    Tabanan,  Jumat  02  Agustus  2024 Pemkab Tabanan Kembali Torehkan Prestasi dalam Upaya Mewujudkan Good Governance   Inspektur Kabupaten Tabanan, Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si,   Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Tabanan, Drs. I […]

expand_less