Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 287
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Minggu  03  Juli  2025

Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

 

Jakarta, indonesiaexpose.co.id   – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

“Ini bukan soal hukum semata, tapi konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara jelas memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo dalam hal ini menjalankan hak konstitusionalnya sebagai kepala negara,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia menambahkan, permintaan amnesti dan abolisi memang diputuskan oleh presiden terlebih dahulu, dan kemudian meminta pertimbangan kepada DPR RI, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, DPR memberikan persetujuan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara yang lebih luas.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga menyoroti bahwa kebijakan amnesti dan abolisi sudah berkembang sejak lima tahun terakhir, terutama untuk merespons persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diisi oleh pelaku kejahatan ringan dan pengguna narkoba. “Kalau lima tahun lalu, rata-rata kapasitas lapas itu bisa 400 persen melebihi daya tampung,” ungkapnya.

Menanggapi dua nama yang belakangan menyita perhatian publik, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Habiburokhman menjelaskan bahwa keduanya tidak melakukan tindak pidana yang memperkaya diri atau merugikan keuangan negara. “(Di kasus Tom Lembong) Mens rea-nya tipis sekali. Tidak ada aliran dana, tidak ada kerugian negara. Bahkan (di kasus Hasto Kristiyanto), obstruction of justice juga tidak terbukti. Jadi, dari perspektif hukum, dua kasus ini tidak signifikan,” jelasnya.

Ia menilai bahwa kegaduhan politik yang timbul akibat perkara tersebut justru tidak produktif. Karena itu, kebijakan Prabowo dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas nasional. “Ini soal menjaga persatuan demi NKRI. Dan tentu presiden punya pertimbangan yang lebih luas yang tidak selalu bisa dijelaskan secara hukum,” katanya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan. Ia menyebutkan contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

“Presiden SBY juga pernah memberikan pengampunan kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka. Jadi, ini bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah bagian dari tugas kenegaraan,” pungkas Habiburokhman.

Diketahui, Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

Era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh.

(017)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan Maharani   Kembali  Pegang  Palu  Ketua DPR RI  Periode 2024-2029

    Puan Maharani   Kembali  Pegang  Palu  Ketua DPR RI  Periode 2024-2029

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Jakarta,  Selasa  01 Oktober  2024 Puan Maharani   Kembali  Pegang  Palu  Ketua DPR RI  Periode 2024-2029   Jakarta,  indonesiaexpose.co.id   –  DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029 bertempat  di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (01/10/2024). Rapat paripuran  dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI, Guntur Sasono dari Fraksi […]

  • Semua Penerbangan dan Aktifitas di Bali ditutup 25 Maret 2020 terkait Hari Raya Nyepi bukan oleh Virus Covid-19

    Semua Penerbangan dan Aktifitas di Bali ditutup 25 Maret 2020 terkait Hari Raya Nyepi bukan oleh Virus Covid-19

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Denpasar, Sabtu  14  Maret 2020   Semua Penerbangan dan Aktifitas di Bali ditutup 25 Maret 2020 terkait Hari Raya Nyepi bukan oleh Virus Covid-19 Sekretaris Daerah Provinsi Bali  Dewa Made  Indra   BALI,  INDEX   – Belakangan merebak informasi di media sosial seolah Pemerintah Provinsi Bali sudah memutuskan menutup semua penerbangan domestik dan internasional dari dan […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Sabtu, 25 Feb 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Bali,  Minggu  26  Februari  2023 Renungan  JOGER

  • Pulihkan Perekonomian Denpasar, Konjen Jepang Siap Memfasilitasi Program Vaksin Covid-19.

    Pulihkan Perekonomian Denpasar, Konjen Jepang Siap Memfasilitasi Program Vaksin Covid-19.

    • calendar_month Senin, 8 Mar 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Denpasar,  Senin  8  Maret  2021   Pulihkan Perekonomian Denpasar, Konjen Jepang Siap Memfasilitasi Program Vaksin Covid-19.   Konjen Jepang di Denpasar Katsumata Harumi beraudiensi dengan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat  di Kantor Wali Kota Denpasar Senin (8/3/2021).   Bali, indonesiaexpose.co.id   –    Consulate General of Japan atau Konjen Jepang di Denpasar […]

  • Secara Aklamasi Demer Resmi Jabat Ketua DPD Golkar Bali

    Secara Aklamasi Demer Resmi Jabat Ketua DPD Golkar Bali

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 419
    • 0Komentar

    Denpasar, Senin 14  Juli  2025 Secara Aklamasi Demer Resmi Jabat Ketua DPD Golkar Bali Anggota Komisi IV DPRD Bali Agung Bagus Tri Candra Arka saat berfoto bersama dengan Ketua DPD Golkar Bali  Gde Sumarjaya Linggih yang karib disapa Demer di Musda Golkar Bali ke 11 di The Meru Sanur ,Minggu (13/7/2025). Bali, indonesiaexpose.co.id – Musyawarah Daerah […]

  • Mahasiswa ITB STIKOM Bali Kerja di Luar Negeri, Pahlawan Untuk Negeri Konjen Jepang Buka Jepang Buka Festiva J-Fest V

    Mahasiswa ITB STIKOM Bali Kerja di Luar Negeri, Pahlawan Untuk Negeri Konjen Jepang Buka Jepang Buka Festiva J-Fest V

    • calendar_month Sabtu, 6 Nov 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 362
    • 0Komentar

    Denpasar,   Sabtu  06  November  2021   Mahasiswa ITB STIKOM Bali Kerja di Luar Negeri, Pahlawan Untuk Negeri Konjen Jepang Buka Jepang Buka Festiva J-Fest V   Konsul Jenderal Jepang untuk Bali Miss Katsumata Harumi.   Bali,  indonesiaexpose.co.id  – Dua hari beruntun, Jumat (05/11/2021) dan Sabtu (06/11/2021) ITB STIKOM Bali kedatangan dua orang tamu istimewah. Tamu […]

expand_less