Denpasar, Minggu  07  Juni  2026

Pansus TRAP Dapat Dukungan Penuh, FOR Hati Bali  Minta Tata Ruang Diselamatkan

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  Gelombang dukungan terhadap Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terus membesar. Forum Pemerhati Pembangunan Bali atau FOR HATI Bali menyatakan siap mengawal seluruh rekomendasi Pansus hingga ke tingkat eksekutif demi memastikan penyelamatan tata ruang dan kepentingan masyarakat Bali berjalan sesuai harapan.

Ratusan anggota FOR HATI Bali yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, hingga komunitas adat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali di Renon, Denpasar, Rabu (3/6/2026) siang. Mereka membawa pernyataan sikap sekaligus memberikan dukungan moral kepada Pansus TRAP yang saat ini tengah mengkaji berbagai persoalan strategis terkait tata ruang, aset daerah, dan perizinan di Bali.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali, sejumlah isu krusial menjadi perhatian utama. Di antaranya persoalan akses menuju pura-pura suci yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan serta akses menuju pura di kawasan PT Jimbaran Hijau, Kabupaten Badung.

FOR HATI Bali menilai akses menuju tempat-tempat suci umat Hindu harus tetap terjamin dan tidak boleh terhambat oleh kepentingan investasi maupun pengelolaan kawasan tertentu. Selain itu, persoalan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi perhatian publik juga turut disoroti dalam audiensi tersebut.

FOR Hati Bali  menegaskan bahwa hasil kerja Pansus TRAP tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi politik semata. Mereka mendesak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti setiap temuan serta rekomendasi yang dihasilkan demi menjaga keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, perlindungan aset daerah, dan kelestarian budaya Bali.

Dukungan FOR HATI Bali menjadi sinyal kuat bahwa publik kini menaruh perhatian besar terhadap arah pembangunan Pulau Dewata.

Dari Serangan hingga Jimbaran, isu tata ruang, akses pura, dan pengelolaan aset daerah kini menjadi sorotan yang terus memanas dan menunggu langkah konkret pemerintah.

(080)